Refleksi Satu Tahun, Legislatif dan Eksekutif Kota Malang Telaah Anggaran 2020

  • Whatsapp
kota malang
Kajian dan Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2020 yang digelar belum lama ini.(istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melakukan refleksi kinerja selama satu tahun. Belum lama ini, pihak legislatif dan eksekutif menggelar kegiatan Kajian dan Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang Tahun Anggaran 2020.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, sepanjang tahun 2020, terjadi adanya perubahan APBD. Sebelumnya, pendapatan di Kota Malang sebesar Rp 2,28 Trilun. Kemudian, berubah menjadi Rp1,99 Triliun. Sementara, untuk anggaran belanja yang semula Rp2,73 Triliun berubah menjadi Rp2,70 Trilun. Sedangkan untuk pos pembiayaan, sebesar Rp798,9 Juta.

Baca Juga

BACA JUGA: Sepanjang Maret 2021, Cabai Rawit Picu Inflasi Kota Malang

“Capaian kinerja sangat dipengaruhi penyebaran dan penanganan pandemi covid-19. Banyak juga kegiatan yang dilakukan refocusing anggaran sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Seperti kegiatan rutin perjalanan dinas dan kegiatan lain, yang masih memungkinkan untuk ditunda,” terang dia, Minggu (4/4/2021).

Orang nomor satu di Kota Malang itu menjelaskan, pos anggaran yang terkena refocusing, kebanyakan digunakan untuk sarana dan prasarana kesehatab, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan untuk pemulihan ekonomi lokal.

Meski demikian, Kota Malang juga berhasil meraih beberaoa capaian. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang terus meningkat dan tertinggi kedua se-Jawa Timur. Yakni di angka 81,45.

“Angka Harapan Hidup di angka 73,27. Ini meningkat terus. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) juga dipertahankan, Indeks Profesionalitas ASN meningkat dan Sistem Penilaian Berbasis Elektronik juga naik skornya,” tegas Sutiaji.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendalami laporan LKPJ yang mekanismenya sedikit berubah dari biasanya.

BACA JUGA: HUT Ke-107 Kota Malang, Pemkot Siap Bangun Infrastruktur Dukung Ekonomi Kreatif

“Terlelebih di 2020 lalu, banyak dilakukan refocusing anggaran karena pandemi covid-19. Pemabahasan refocusing ini tidaklah melibatkan anggota dewan. Memang aturannya seperti itu. Jadi, ini kesempatan buat teman-teman dewan mendalami,” imbuh dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, seluruh anggota dewan perlu diberi pemahaman soal perubahan mekanisme penyusunan dan pelaporan LKPJ. Sehingga, anggota dewan harus paham mekanisme untuk lebih mengkritisi apa yang dilaporkan eksekitif.

“Jadi, kami juga undang pemateri dari provinsi untuk menjelaskan susunan dan mekanisme apa saja yang harus dilaporkan dalam LKPJ dan sebagainya. Dengan itu teman-teman nanti jika pendalaman di komisi bisa lebih teknis dan detail,” tegas pria asal Pulau Dewata ini.

Selain menyoroti perubahan anggaran, dewan juga turut memoertanyakan terkait masalah banjir dan kemacetan yang ada di Kota Malang.(nda/lna)