Rekom Pilihannya Usman Atau Subandi, Nama Hidayatullah Mulai Digadang Sebagai Cawabup PKB
“Perkara siapa gandeng siapa itu hak mereka. Karena penentuan pasangan Cabup dan Cawabup itu tetap menjadi kewenangan mutlak DPP,” kata Abdillah Nasih, Ketua Desk Pilkada PKB Sidoarjo.
NUSADILY.COM - SIDOARJO; Dibanding partai lain, proses penjaringan calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) dilakukan PKB Sidoarjo terasa lebih dinamis. Meski rivalitas perebutan rekom Cabup dari DPP PKB tetap mengerucut kepada dua kandidat, yakni H. Usman, Ketua DPRD dan H. Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo, yang sudah terdaftar di Desk Pilkada PKB Sidoarjo.
Lalu siapakah Cawabupnya di antara dua kandidat cabup itu? Inilah yang terus mengusik publik Sidoarjo untuk mencoba menimbang beberapa tokoh yang dianggap mempunyai kapabilitas sebagai Cawabup mendampingi Cabup yang direkom DPP PKB untuk berkontestasi pada Pilkada 2024.
Saat ini sudah ada dua kandidat cawabup yang sudah mendaftar secara off-line di Desk Pilkada PKB Sidoarjo. Mereka adalah Mimik Idayana, lalu disusul Mohammad Khalim. Politikus PKB yang pernah duduk sebagai anggota DPRD periode 2004-2009 ini secara resmi telah mendaftar sebagai Cawabup ke Desk Pilkada, Kamis (2/5/2024) siang tadi.
Hanya saja jika Subandi, memenangkan perebutan rekom untuk maju sebagai Cabup PKB telah membuka peluang besar bagi Mimik Idayana sebagai pasangannya. Apalagi Subandi, Ketua DPC PKB maupun Idayana, politikus Gerindra ini, saat mendaftar telah mendeklarasikan sebagai pasangan Cabup-Cawabup.
Meski secara resmi koalisi antara PKB Sidoarjo dan Gerindra Sidoarjo belum terbangun sama sekali. Sehingga Subandi dan Mimik ini,--untuk sementara, lebih bersifat personal sebagai sesama politikus untuk berpasangan pada Pilkada mendatang.
Sebaliknya bila rekom DPP PKB jatuh ke tangan Abah Usman, cukup menarik oleh publik Sidoarjo untuk mengotak-atik,--siapakah tokoh yang pantas dipasangkan sebagai Cawabupnya. Abah Usman sendiri terkesan memiliki magnet tersendiri, setelah begitu masif bersosialisasi sekaligus membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak.
Dukungan pun terus mengalir sehingga memantapkan langkahnya untuk maju sebagai Cabup PKB, karena terdongkraknya popularitas dan elektabilitas secara signifikan.
Sehingga kader NU yang merangkak karir politik dari bawah melalui PKB mengundang bagi kawan sekaligus rival politiknya untuk merapat. Seperti dilakukan H. Edy Widodo, yang terdaftar sebagai Cawabup di tim penjaringan PDIP Sidoarjo. Pengusaha asal Waru itu telah bersilaturahmi ke Abah Usman, pada Rabu (1/5/2024) sore.
Meski demikian, bukan berarti Abah Usman akan berpasangan dengan Edi Widodo. Begitu pula M. Khalim yang sudah mendaftar sebagai Cawabup PKB, juga peluangnya masih remang-remang untuk dipasangkan dengan Cabup PKB Sidoarjo yang direkom tersebut.
Dr Hidayatullah, tokoh muda NU yang mulai digadang-gadang layak sebagai Cawabup PKB pada Pilkada 2024.
Sementara juga sempat muncul Adam Rusydi, Ketua DPD Golkar Sidoarjo maupun KH Zaenal Abidin, yang disebut-sebut bisa menjadi Cawabupnya. Selain itu, dari ‘suara’ kaum nahdliyin Sidoarjo juga mulai memunculkan nama baru. Dia adalah dr Hidayatullah, tokoh muda dan intelektual NU yang tinggal di Sepanjang.
Putra KH Hasyim Latief, mantan Ketua PW NU Jatim ini dinilai mempunyai kelayakan sebagai Cawabup berpasangan dengan Cabup PKB. Apalagi sosok Hidayatullah, bukan asing bagi kaum nahdliyin maupun tokoh NU, berikut kalangan kiai di Sidoarjo. Dia pernah menjabat direktur RS Siti Hajar Sidoarjo dan menjabat Ketua Lembaga Kesehatan (LK) PW NU Jatim. Rektor Universitas Ma’arif Hasyim Latief ini digadang-gadang sekaligus menjadi asa baru bagi NU untuk tampil sebagai Cawabup untuk dipasangkan Cabup yang direkom DPP PKB.
Abdillah Nasih, Ketua Desk Pilkada PKB Sidoarjo.
Sementara itu Abdilah Nasih, Ketua Desk Pilkada PKB Sidoarjo kembali menegaskan sistem penjaringan Cabup dan Cawabup PKB adalah sendiri-sendiri. Artinya dalam sistem penjaringan ini pihaknya menerima pendaftar sebagai Cabup dan Cawabup, namun tidak berpasang-pasangan. “Perkara siapa gandeng siapa itu hak mereka. Karena penentuan pasangan tetap menjadi kewenangan mutlak DPP,” kata Nasih, dikonfirmasi Kamis (2/5/2024) malam.
Ditambahkan, selama ini DPP PKB memang menurunkan rekomnya sekalian mengatur langsung berpasangan,--merujuk Pilkada 2019 atau sebelumnya. Atau kata lain bukan rekom Cabup sendiri dan Cawabup sendiri.
Meski demikian, lanjut dia, soal siapa yang direkom menjadi Cabup dan pasangannya, juga tidak harus mereka yang terdaftar dalam Desk Pilkada PKB Sidoarjo. Mengingat pihak DPP juga membuka penjaringan pasangan Cabup dan Cawabup untuk seluruh Indonesia. “Jadi bisa saja rekom itu diberikan mereka yang daftar di DPP, bukan daftar di Desk Pilkada PKB Sidoarjo. Semua merupakan kewenangan DPP soal siapa Cabup dan pasangannya,” tegas Nasih. (*/ful)
