Pasca Gus Muhdlor Sebagai Tersangka, Kemana ‘Bandul Politik’ BS Berlabuh Pada Pilkada 2024?

NUSADAILY.COM – SIDOARJO; Konstelasi politik di bumi Sidoarjo terkait Pilkada 2024, semakin dinamis. Kondisi ini lebih dipengaruhi pasca penetapan status Bupati Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memberikan dampak luar biasa. Bahkan mampu merubah peta kekuatan politik menyongsong pemilihan bupati dan wakil bupati ke depan.

Diakui atau tidak, eksistensi Bumi Sholawat (BS) Tulangan sebagai representasi dari sosok KH Ali Mashyuri (Gus Ali) dan atau Gus Muhdlor, sapaan Bupati Sidoarjo mempunyai kekuatan politik yang relatif mendominasi di Sidoarjo. Beralihnya sikap dukungan pada Pilpres 2024, adalah sebagai salah satu bukti betapa besarnya bandul kekuatam politik BS yang disebut-sebut ikut andil signifikan mendulang suara atas kemenangan Prabowo-Gibran di bumi Delta tersebut.

Selain itu, merujuk hasil survei terbaru dilakukan Media Survei Indonesia di Sidoarjo pada Maret 2024, telah menempatkan Gus Muhdlor pada posisi rangking teratas. Secara popularitas, alektabilitas maupun akseptabilitas, Gus Muhdlor telah mengalahkan H. Subandi, wakil bupati dan Ketua DPC PKB maupun H. Usman, Ketua DPRD Kab. Sidoarjo yang juga menjabat Wakil Ketua DPC PKB.

Begitu juga tokoh lainnya, seperti Bambang Haryo Soekartono (BHS), Rahmat Muhajirin (RM),--keduanya politikus Gerindra, atau Adam Rusdy, Ketua DPD Golkar Sidoarjo. Posisi rangking mereka masih jauh dibawah Gus Muhdlor. Sehingga Gus Muhdlor pun disebut-sebut sebagai sosok yang paling diinginkan masyarakat untuk kembali memimpin Sidoarjo,--sebagai bupati kali kedua,--periode 2024-2029.

Ini juga senyampang  ‘syahwat politik’ Gus Muhdlor maupun pendukungnya yang mengarah ke sana. Fakta di lapangan bisa dilihat dengan bertebaran baliho bergambar Gus Muhdlor dengan tagline; “Wis Wayahe 2 Periode”. Melalui platform media sosial sempat pula tagline itu digembor-gemborkan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat Sidoarjo.

Pertanyaanya; apakah ‘syahwat politik’  berkontestasi pada Pilkada 2024, masih berlaku bagi  Gus Muhdlor pasca ditetapkan sebagai tersangka? Lalu kemanakah arah ‘bandul politik’ BS atau Gus Muhdlor dalam Pilkada 2024. Inilah yang menarik untuk terus dicermati seiring konstelasi politik yang semakin dinamis di Sidoarjo.

Menurut Nanang Heromain, pengamat politik dari Institute of Research and Publik Development (IRPD) Sidoarjo, antara persoalan hukum dan politik itu berbeda, namun bisa saling mempengaruhi. Seperti status Gus Muhdlor sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi ini tentunya sangat berimbas dengan langkah politiknya ke depan.

“Saya kira dengan statusnya sebagai tersangka telah menutup ruang bagi Gus Muhdlor untuk berkonstetasi pada Pilkada 2024. Justru dalam kondisi saat ini fokusnya adalah bagaimana bisa lepas dari jeratan hukum atas dugaan kasus korupsi itu,”  ujarnya.

Lebih lanjut, Nanang mengatakan harus diakui sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kekuatan politik BS yang direpresentasikan pada sosok Gus Muhdlor, masih mendominasi dalam konstelasi politik Sidoarjo. Bahkan Gus Muhdlor dinilai masih mempunyai peluang besar berkontestasi pada Pilkada 2024.

Peluang itu di antaranya bisa lewat Partai Gerindra, sebagai bentuk timbal balik atas sikap politik BS yang mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, Gus Muhdlor masih sangat mungkin maju lewat PKB meski hubungannya saat ini tidak baik-baik. “Karena apa pun bisa saja terjadi dalam dunia politik. Meski berbeda sikap dalam Pilpres, saya masih  beryakinan Gus Ali dan Cak Imin masih berhubungan baik. Apalagi basis kekuatan politik BS dan PKB sama, didominasi kaum nahdliyin,” ujarnya.

Namun dengan status Muhdlor sebagai tersangka, Nanang menegaskan kembali bahwa itu telah menutup ruang bagi  Gus Muhdlor untuk  maju dalam Pilkada. “Saya yakin dari pihak BS juga sudah tidak berminat lagi Pilkada. Juga partai mana pun pasti juga segan karena akan melahirkan sentimen negatif di mata masyarakat atas status Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus korupsi itu,” tegasnya.

Gambar sosok H. Usman M.Kes, Ketua DPRD Sidoarjo terpasang di papan reklame berukuran besar di kawasan Taman Pinang, sebagai bentuk sosialisasi ‘running’ Pilkada 2024.   

Soal kemanakah bandul politik BS diarahkan dalam Pilkada? Nanang maupun H. Al Machfudz WPD, pengamat persoalan sosial dan politik dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dihubungi secara terpisah mengatakan akan terjadi dinamisasi atau pergseran peta politik yang menarik untuk terus dicermati.

Meski Gus Muhdlor tidak maju, namun kekuatan politik BS tetap masih mempunyai pengaruh luar biasa terhadap peta Pilkada Sidoarjo. “Kekuatan politik BS itu lebih didominasi dari kaum nahdliyin yang notabene merupakan masa PKB. Jadi dalam Pilkada nanti, bandul politik BS tetap akan mengarah ke PKB. Hanya saja tetap akan mempertimbangan siapa calon dari PKB, yang dinilai pas untuk didukung,” ujarnya.

Jika melihat saat ini, lanjut Machfudz, baru ada dua tokoh PKB, yakni H. Usmam dan Subandi  yang ‘running’ Pilkada 2024. Meski juga tidak menutup kemungkinan munculnya tokoh lain ke depannya, seperti Anik Maslachah (Mbak Anik)  atau Achmad Amir Aslichin (Mas Iin), keduanya politikus PKB yang saat ini duduk di kursi DPRD Jatim.

Sehingga bandul politik BS bisa dipastikan tetap berlabuh kepada sosok cabup yang diusung PKB, asal tidak berseberangan dengan dirinya. Itu artinya PKB bisa mengusung Abah Usman atau Mbak Anik sebagai cabupnya. Atau bisa jadi Mas Iin yang diusung PKB. Sebaliknya jika PKB mengusung Subandi, sebagai cabup akan mempunyai resisten tinggi. Bahkan kecil kemungkinan mendapat dukungan dari BS yang kekuatan afiliasi politiknya dari kaum nahdliyin yang  notabene adalah masa PKB.

Sebab bukan rahasia lagi kalau selama ini hubungan Subandi dengan Gus Muhdlor tidak lagi harmonis. Meski keduanya adalah satu paket,--sebagai bupati dan wakil bupati yang dipilih rakyat Sidoarjo pada Pilkada kemarin.

Sebagai satu paket pilihan rakyat Sidoarjo, Bupati Gus Muhdlor dan Wabup Subandi juga bisa dinilai gagal mengelola pemerintahan yang  baik dan bersih, menyusul dugaan kasus korupsi di BPPD yang ditangani KPK. Meski pertanggungjawaban secara hukum atas kasus itu tetap melekat kepada masing-masing individu. “Namun semua itu juga tergantung sejauh mana kekuatan logistiknya. Itu sudah bukan rahasia lagi dalam Pilkada,” kata Machfud.  (*/ful)