Bursa Pilkada 2024, Cak Sholeh: “Sidoarjo Butuh Perempuan Sebagai Pembeda”

“Sejarah Sidoarjo, sejak reformasi bupatinya adalah pria yang semuanya tersandung hukum. Nah, ke depan sudah saatnya perempuan yang menjadi bupati agar bisa menjadi pembeda,” ujar Cak Sholeh, politikus Nasdem yang juga praktisi hukum di Sidoarjo .

Apr 22, 2024 - 23:11
Bursa Pilkada 2024, Cak Sholeh: “Sidoarjo Butuh Perempuan Sebagai Pembeda”
eskalasi politik di Sidoarjo semakin dinamis menyusul beberapa partai mulai melakukan penjringan Cabup-Cawabup pada Pilkada 2024.

NUSADAILY.COM – SIDOARJO; Ditengah Bumi Delta kian ‘memanas’ dalam sepekan terakhir ini, praktisi hukum M.Sholeh tiba-tiba memberikan clue; “Perempuan”. Clue ini bukan sekadar terkait status Gus Muhdlor sebagai tersangka korupsi yang tak kunjung ditangkap KPK, lalu disusul kegaduan mutasi pejabat jajaran Pemkab Sidoarjo. Lebih dari itu juga berhubungan dengan bursa calon bupati (Cabup) dalam Pilkada 2024.

Politikus Partai Nasdem yang biasa disapa Cak Sholeh ini mengatakan Pilkada tahun ini bisa menjadi momentum untuk memilih pemimpin Sidoarjo yang benar-benar bisa menyelesaikan carut marutnya Sidoarjo agar ke depan lebih baik. Sehingga calon bupati yang diusung partai,--yang saat ini mulai melakukan penjaringan, diharapkan tidak sekadar bermodal elektabilitas, popularitas maupun akseptabilitas yang tinggi.

Juga bukan semata pertimbangan kemampuan logistik sebagai modal utama berkontestasi pada Pilkada pada Nopember mendatang. Lebih dari itu harus mempunyai integritas tinggi,--melek dan sadar hukum. Juga jujur dan berani transparan serta berkomitmen kuat melayani sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. “Pemimpin Sidoarjo ke depan harus bisa memetik hikmah dari nasib bupati-bupati sebelumnya. Itu penting agar nasibnya tidak sama dengan pendahulu-pendahulunya,” ujarnya.

Merujuk Sidoarjo sejak era reformasi, semua bupatinya adalah lelaki. Mulai Win Hendrarso (2000-2010), lalu diganti Saiful Ilah (2010-2020) dan terakhir Ahmad Muhdlor Ali (2020-2024). Yang memprihatinkan  nasih ketiganya sama,--tersandung perkara korupsi.   

Lalu apa hubungan dengan clue; “Perempuan” ? Cak Sholeh mengatakan bahwa tampilnya perempuan dalam memimpin Sidoarjo, bisa menjadi pembeda. “Sejarah Sidoarjo, sejak reformasi bupatinya adalah pria yang semuanya tersandung hukum. Nah, ke depan sudah saatnya perempuan yang menjadi bupati agar bisa menjadi pembeda,” ujarnya.

Yang dimaksud pembeda, lanjut Cak Sholeh, bukan berarti menjamin bahwa perempuan tidak berani melanggar hukum juga. Karena kenyataan juga banyak kepala daerah dijabat perempuan tersandung perkara hukum, terutama kasus korupsi. “Itu semua tergantung integritas masing-masing orang. Cuma perempuan yang menjadi Bupati Sidoarjo, apalagi orangnya cantik setidaknya ada rasa yang berbeda. Baik dari figur maupun sentuhan kepemimpinannya”  ujarnya. “Kalau bupati sebelumnya semua tersandung hukum, bisa jadi kalau dijabat perempuan tidak akan bernasib sama,” tambah Cak Sholeh.

Achmad Choiri, tokoh NU di Sidoarjo.

Sementara itu Achmad Choiri, tokoh NU di Sidoarjo mengatakan pemimpin Sidoarjo ke depan yang dibutuhkan bukan persoalan gendernya,--lelaki atau perempuan.  Namun lebih dari itu dibutuhkan seorang yang berani transparan dan terbuka dalam mengelolah pemerimntahan Kabupaten Sidoarjo. Selain juga harus mempunyai integritas tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Bupati ke depan bisa saja dijabat seorang perempuan. Atau bisa juga kembali dijabat kaum adam lagi asal harus bermoral tinggi. Jujur, transparan, terbuka dan amanah. Insyaallah  Sidoarjo akan maju. Sidoarjo akan sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, Choiri yang pernah menjadi anggota KPUD Sidoarjo ini menyatakan keprihatinnya atas nasib Gus Muhdlor yang tersandung perkara korupsi. Ini tentunya memperpanjang daftar nama Bupati Sidoarjo yang diusung PKB yang endingnya bermasalah dengan hukum.

“Jadi Pilkada tahun ini bisa menjadi momentum introspeksi diri bagi PKB agar lebih hati-hati dan selektif memilih cabupnya. Atau bisa jadi ini sebuah momentum bagi partai Gerindra, PDIP maupun partai lainnya untuk membuktikan bahwa cabup yang diusung dalam Pilkada tahun ini lebih baik. Berintegritas tinggi, dan menjamin tidak akan bernasib sama dengan bupati sebelumnya yang diusung PKB,” katanya.  (*/ful)