Sabtu, November 27, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaHeadlinePolresta Mojokerto Endus Indikasi Pemotongan Dana Bansos

Polresta Mojokerto Endus Indikasi Pemotongan Dana Bansos

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Polresta Mojokerto mengendus adanya indikasi pemotongan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah utara sungai Kabupaten Mojokerto.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Bantuan tunai yang akan segera disalurkan untuk warga terdampak pandemi ini, berdasarkan informasi rencananya akan disunat untuk biaya administrasi yang mengatasnamakan perangkat desa dan tiga pilar.

Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan membenarkan indikasi kecurangan itu. Hanya saja, menurutnya hal tersebut baru sebatas percobaan saja.

Sehingga dalam bahasa hukum, deliknya belum tuntas. “Masih indikasi, jadi warga sudah diajak komunikasi terkait rencana pemotongannya. Tapi ini masih sebatas rencana saja karena memang bantuannya belum cair,” ucap Rofiq usai menghadiri Forum Group Discussion dengan puluhan Kades se-wilayah hukum Polresta Mojokerto di Pendopo Pemkab Mojokerto, Jumat, 22 Oktober 2021.

Rofiq menjelaskan meski kasusnya belum terjadi tapi potensi untuk penyimpangannya sudah ada. Sehingga, jika tidak dilakukan upaya antisipasi secara cepat, kemungkinan penyunatan itu bakalan benar terjadi.

“Hal inilah yang saya samakan dalam lini Forkopimda dan nanti saya breakdown di lini desa juga. Supaya kolaborasi tiga pilar terus terjaga, sehingga mampu memberi pelayanan terbaik dan bisa mencegah terjadinya penyimpangan bansos,” ucapnya.

Penegak Hukum Kepolisian Dipercaya Salurkan Bantuan

Rofiq menambahkan, saat ini penegak hukum dari kepolisian dipercaya untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Baik bantuan berupa beras, bantuan berupa uang tunai, dan bantuan penanganan Covid-19 lainnya berbentuk paket prokes.

“Nah memverifikasi ke lapangan ini adalah bagian dari mitigasi kita untuk tidak adanya potensi penyimpangan. Ketika komunikasi sampai lini desa ini bisa kita perkuat, maka potensi penyimpangan itu akan bisa kita minimalisir,” ia menegaskan.

Dia menyebut sejauh ini masih ada beberapa miskomunikasi dalam persamaan persepsi untuk mengeksekusi berbagai kegiatan. Sehingga ada perbedaan data Covid-19, semisal data yang sudah di vaksinasi dan data terkait warga penerima.

“Ada juga perbedaan terkait penentuan sasaran. Data Babinkamtibmas menyebut jika warga tersebut berhak menerima bantuan, tapi menurut data desa ternyata warga tersebut tak layak menerima bantuan. Nah, ini yang harus kita sinkronkan sehingga tidak terjadi miskom lagi,” ia membeberkan.

Untuk itu melalui FGD, lulusan Akpol 2001 ini berharap bisa menjalin sinergitas, kolaborasi dan harmoni yang ada di lini tingkat desa. “Saya ingin kroscek sejauh mana harmoni dan sinergitas yang terbentuk di tiga bula kepemimpinan. Ini perlu untuk menghindari miss persepsi dikemudian hari,” ia mengakhiri.(din/aka)

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR