Senin, September 20, 2021
BerandaNewsJatimMahasiswa Malang Sebut Omnibus Law Pelanggaran HAM

Mahasiswa Malang Sebut Omnibus Law Pelanggaran HAM

NUSADAILY.COM – MALANG – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Demokrasi (API) menggelar aksi demo dalam rangka peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (10/12) di Bundaran Tugu, Kota Malang. Dalam aksi tersebut, mereka meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law yang dianggap menyengsarakan rakyat.

Selain itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Diantaranya, menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu maupun sekarang, menjamin HAM seluruh rakyat termasuk hak tubuh dan perempuan, sahkan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual, serta hentikan perampasan ruang hidup.

“Tanggal 10 Desember adalah hari HAM internasional yang disahkan PBB. Sayangnya, meskipun menjadi anggota PBB, di Indonesia seringkali terdapat kasus pelanggaran HAM. Contohnya, penguasa yang berusaha memperkaya diri dan melanggengkan tiraninya, ini bentuk pelanggaran HAM,” kata Koordinator Aksi, Arafik Burhan.

BACA JUGA: DPD RI Berhasil Keluarkan 7 UU dari Omnibus Law

Menurut dia, praktik pelanggaran HAM telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Namun banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan.

“Baik pelaku lapangan maupun otak operasi tidak dihukum secara adil. Akibatnya, modus serupa diulangi dan pelanggaran HAM terus dilakukan di masa-masa berikutnya,” imbuh dia.

Pada kesempatan tersebut, Arafik menilai, upaya pemerintah untuk menggesahkan UU Cipta Kerja juga sebagai bentuk pelanggaran HAM. Sebab, undang-undang itu dianggapnya dapat menyengsarakan rakyat.

“Kami juga menuntut pemerintah mencabut omnibus law dan seluruh peraturan turunannya,” tegas dia.

BACA JUGA: Sudah Diteken Jokowi, UU Cipta Kerja Masih Ada Salah Ketik

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti demokrasi di Kota Malang dan meminta Wali Kota Malang untuk menyediakan ruang untuk menyalurkan aspirasi.

“Kami juga menyoroti demokrasi di Kota Malang yang terancam dibungkam karena tidak adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi,” pungkas dia.(nda/lna)

RELATED ARTICLES
- Advertisement -spot_img

popular minggu ini

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...