Ahmad Basarah: Pengetahuan Tentang Pancasila Merosot, Jadi Kekhawatiran Jika Dihilangkan

  • Whatsapp
MPR dan BRIN
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah. (Istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah mengatakan, berdasarkan hasil sejumlah survei, pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila kian merosot. Untuk itu, akan menjadi khawatiran besar jika pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tidak segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Berbagai survei menunjukkan merosotnya pengetahuan dan keyakinan pelajar dan mahasiswa tentang Pancasila, ini tentu menjadi kekhawatiran jika dihilangkan,” ujarnya.

Baca Juga

BACA JUGA: PP 57/2021 Jadi Polemik, Kemendikbud Kirim Surat Revisi ke Presiden

Menurut Anggota Komisi X DPR RI itu penghapusan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib menjadi preseden buruk.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi, padahal sejak awal pemerintahan khususnya Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar untuk menjadikan Pancasila sebagai arus utama dalam pengelolaan Negara,” ucapnya melalui dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat 16 April 2021

Ia bahkan menyayangkan terhadap oknum Aparatur Negara di internal pemerintahan yang tidak memiliki kapasitas dan kesungguhan untuk dapat menerjemaahkan kehendak Presiden secara baik dan benar.

“Aparatur Negara yang terlibat dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan masih belum memiliki pandangan yang sama pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara untuk diajarkan kepada generasi bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengungkap, Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat terkait Ideologi transnasional seperti komunisme ekstrimisme, khilafah, libralisme dan lainnya. Maka perlu adanya benteng pertahanan untuk mencegah hal-hal itu.

BACA JUGA: Pancasila dan Bahasa Indonesia Dihapus dari Standar Pendidikan Nasional, Ini Kata Anggota DPR RI Firman Subagyo

Dirinya menjelaskan, Peraturan Pemerintah tersebut tidak perlu diubah secara diam-diam terhadap isi UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, karena sudah jelas bertentangan dengan norma.

“Dengan asas hukum peraturan seharusnya UU Nomor 12 tahun 2012 menjadi pedoman penyusunan PP tersebut dibandingkan UU Nomor 20 Tahun 2003,” jelasnya.

Ia menegaskan, untuk menyelamatkan wajah Presiden Joko Widodo maka Kemendikbud untuk mengakhiri kontroversi PP tersebut dan membuat inisiatif melakukan perubahan PP dengan memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia untuk mata pelajaran dan mata kuliah. (sir/lna)