Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNewsMetropolitanMonisyah: Keputusan Presiden Cabut Perpres 10/2021 Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat

Monisyah: Keputusan Presiden Cabut Perpres 10/2021 Bukti Presiden Dengar Suara Rakyat

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ketua Seknas Jokowi Jabodetabek Monisyah menyebutkan keputusan Presiden Joko Widodo mencabut sebagian lampiran pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait dengan investasi minuman beralkohol, membuktikan Presiden mendengar suara rakyat.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

BACA JUGA : Anggota Komisi IX DPR RI Minta Perpres Pasal Investasi Miras ditinjau Ulang – Nusadaily.com

“Keputusan tersebut mencerminkan Presiden mendengar betul suara rakyat. Beliau benar-benar bekerja dan berjuang untuk rakyat,” kata Monisyah dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi keputusan Presiden tersebut.

Ia menilai sudah tepat langkah Presiden bagi kepentingan masyarakat.

“Begitulah harusnya seorang pemimpin yang selalu mendengar dan mewujudkan masukan-masukan, terutama dari para tokoh agama, baik dari MUI, NU, Muhamadiyah, tokoh agama lainnya, ulama, pendeta, dan masyarakat luas.

BACA JUGA : Mendagri Segera Paparkan Perpres Penggunaan Masker ke Seluruh Kepala Daerah – Javasatu.com

Semua ‘kan demi kebaikan rakyat,” katanya lagi. Dengan dicabutnya sebagian lampiran Perpres No. 10/2021, Seknas Jokowi Jabodetabek meminta kepada masyarakat untuk menghentikan perdebatan yang kontroversi tentang perpres itu di media sosial. 

“Masyarakat harus mengakhiri perdebatan soal perpres terkait investasi miras tersebut. Langkah tegas sudah diambil oleh Presiden. Akhiri perdebatan selama ini,” kata Monisyah. Menurut Monisyah, sebelum mengeluarkan peraturan, sebaiknya perlu mengundang organisasi keagamaan dan para ulama untuk meminta pendapat mereka. 

BACA JUGA : Panglima Langit Bongkar Artis yang Lakoni Pesugihan hingga Tumbalkan Anaknya – Dangdutpro.com

Ia juga mengharapkan investasi minuman keras  di empat provinsi, yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara, dan NTT, bisa dilakukan dengan lebih berhati-hati, atau jangan sampai mengusik rasa keimanan masyarakat lainnya.(ros)

BERITA KHUSUS

Logo dan Maskot MTQ XXX Jatim 2023 Segera Rilis, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan bakal segera memperkenalkan logo dan maskot ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXX Jawa Timur tahun 2023...

BERITA TERBARU

Waspada! Virus Hendra Berpotensi Jadi Pandemi, Ini Gejala dan Penularannya

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Virus Hendra disebut berpotensi menjadi pandemi di masa mendatang. Ahli epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menilai potensinya sama...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Ketua Seknas Jokowi Jabodetabek Monisyah menyebutkan keputusan Presiden Joko Widodo mencabut sebagian lampiran pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya terkait dengan investasi minuman beralkohol, membuktikan Presiden mendengar suara rakyat.

BACA JUGA : Anggota Komisi IX DPR RI Minta Perpres Pasal Investasi Miras ditinjau Ulang - Nusadaily.com

"Keputusan tersebut mencerminkan Presiden mendengar betul suara rakyat. Beliau benar-benar bekerja dan berjuang untuk rakyat," kata Monisyah dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi keputusan Presiden tersebut.

Ia menilai sudah tepat langkah Presiden bagi kepentingan masyarakat.

"Begitulah harusnya seorang pemimpin yang selalu mendengar dan mewujudkan masukan-masukan, terutama dari para tokoh agama, baik dari MUI, NU, Muhamadiyah, tokoh agama lainnya, ulama, pendeta, dan masyarakat luas.

BACA JUGA : Mendagri Segera Paparkan Perpres Penggunaan Masker ke Seluruh Kepala Daerah - Javasatu.com

Semua 'kan demi kebaikan rakyat," katanya lagi. Dengan dicabutnya sebagian lampiran Perpres No. 10/2021, Seknas Jokowi Jabodetabek meminta kepada masyarakat untuk menghentikan perdebatan yang kontroversi tentang perpres itu di media sosial. 

"Masyarakat harus mengakhiri perdebatan soal perpres terkait investasi miras tersebut. Langkah tegas sudah diambil oleh Presiden. Akhiri perdebatan selama ini," kata Monisyah. Menurut Monisyah, sebelum mengeluarkan peraturan, sebaiknya perlu mengundang organisasi keagamaan dan para ulama untuk meminta pendapat mereka. 

BACA JUGA : Panglima Langit Bongkar Artis yang Lakoni Pesugihan hingga Tumbalkan Anaknya - Dangdutpro.com

Ia juga mengharapkan investasi minuman keras  di empat provinsi, yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara, dan NTT, bisa dilakukan dengan lebih berhati-hati, atau jangan sampai mengusik rasa keimanan masyarakat lainnya.(ros)