Bisnis Batubara Berujung Meja Hijau, Terdakwa Sebut Dakwaan dan Tuntutan JPU Cacat Hukum

  • Whatsapp
Terdakwa Mujiburrahman
banner 468x60

SURABAYA– Sidang lanjutan perkara dugaan penggelapan uang Rp 20 juta dengan terdakwa Mujiburrahman (44), yang terkait bisnis Batubara, masuk tahapan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca Juga

Senin 16 November 2020, pekan depan akan memasuki sidang vonis atau pembacaan putusan dari Majelis Hakim, yang memeriksa perkara heboh ini.

Kuasa hukum terdakwa Asikin, SH, menilai banyak kejanggalan dalam sidang dan tak sesuai fakta persidangan, kenapa kemudian terdakwa dituntut 1 tahun penjara.

Terdakwa Mujiburrahman (44), kata Asikin, justru harus lepas dari tuntutan hukuman, karena sebenarnya terdakwa justru malah menjadi korban dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan terdakwa dalam pledoi atau pembelaan yang dibacakan oleh M Asikin dan Edy Harianto, penasehat hukum terdakwa Mujiburrahman.

Penasehat Hukum terdakwa membacakan nota pledoi itu di hadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Riyadi, Senin (9/11/2020) kemarin.

Dalam pledoi terdakwa, kata M Asikin, setidaknya mengungkap beberpa point yang dianggapnya janggal antara lain dakwaan JPU Deddy Arisandi, patut disebut cacat hukum.

Pasalnya, dakwaan yang dibacakan pada 15 Juni 2020, berbeda atau menyimpang dari Laporan Polisi, nomor: LP/B/942/X/RES.1.11/2019/JATIM/Restabes Surabaya, tanggal 23 Oktober 2019.

Dalam dakwaan, JPU menyebut, bahwa terdakwa minta uang kepada saksi Kelvin Prasetyo Wijayanto Rp 20 juta, melalui WA. Uang itu dikatakan untuk membayar sewa gudang.

Alasannya, karena Tommy menagih uang sewa gudang yang belum dibayar Kelvin, sejak Maret hingga Mei. Namun setelah ditransfer, uang Rp 20 juta tidak dibayarkan sewa.

“Padahal yang dilaporkan saksi Kelvin ke Polisi itu dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian Rp 600 juta. Bukan Rp 20 juta. Selain itu, waktu kejadian pada 1 Februari, bukan 11 Mei 2019,” jelas Asikin.

Dia juga menyebutkan, antara tempat kejadian juga beda. Kejadiannya di Jalan Ketampon 131 Surabaya, bukan di Apartemen Water Palace Tower B nomor 0701 Pakuwon Surabaya.

Saksi Kelvin Dianggap Tidak Punya Legalitas

Kejanggalan lainnya, kata M Asikin, saksi Kelvin tidak mempunyai legalitas sebagai Pelapor (Legal Standing). Karena saat melapor mengatasnamakan Direktur CV Vindy Utama. Namun tidak menyerahkan akta pendirian CV Vindy Utama, sebagai bukti menjabat Direktur.

Dikatakan, bahwa perkara yang disidangkan masuk ruang lingkup perdata. Hal ini dibuktikan hubungan bisnis terdakwa Mujiburrahman dan saksi Kelvin, sudah cukup lama.

Terdakwa pernah menjadi broker penjualan Batubara milik saksi Kelvin. Namun fee belum dibayar seluruhnya, masih tersisa Rp 68 juta.

Meski demikian terdakwa masih mau membantu saksi Kelvin menyewakan gudang kepada Tommy untuk menyimpan Batubara.

Saat uang sewa Maret-Mei ditagih karena belum dibayar, maka terdakwa merasa malu. Lantas minta agar saksi Kelvin transfer uangnya Rp 20 juta, untuk membayar sewa yang jumlahnya Rp 69,9 juta.

“Setelah ditransfer Rp 20 juta, terdakwa mencarikan tambahan untuk membayar sewa sesuai tagihan Rp 69,9 juta. Ada bukti transfernya ke rekening Novita, isteri Tommy,” urai Asikin.

Dia pun mempertanyakan, siapa yang dirugikan? Tentu saja terdakwa yang tidak ikut menyewa gudang, tetapi karena ditagih dan merasa malu, terdakwa terpaksa membayarnya dulu.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, M Asikin pada akhir pembelaannya, mohon Majelis Hakim menyatakan dakwaan dan tuntutan JPU hukuman 1 tahun penjara, cacat hukum.

Atau menyatakan terdakwa bersalah sesuai tuntutan jaksa, tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Karena perbuatan terdakwa bukan pidana, tetapi merupakan bidang hukum perdata.

“Kami mohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa Mujiburrahman, dan memerintahkan penuntut umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” tukas, Lawyer yang berkantor di Kompleks Gedung PWI Jawa Timur ini.

Dalam sidang sebelumnya, JPU Deddy Arisandi menyatakan terdakwa terbukti menggelapkan uang Rp 20 juta yang ditransfer Kelvin untuk pembayaran sewa gudang. Dan menuntut terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara.(ima/aka)