Muhdlor Muncul Diwarnai Kontroversi, PC NU Menilai Usman Saatnya ‘Naik Kelas’ Menjadi Bupati
“Monggo sareng-sareng ndungo mawon. Mugo bupati yang terpilih nanti mboten masalah hukum. Sebagai warga Sidoarjo, isin kulo mas,” kata Cak Choiri, politikus PKB.
NUSADAILY– SIDOARJO: Bursa bakal calon bupati Sidoarjo pada Pilkada 2024, mulai diwarnai banyak nama. Nama-nama mulai dimunculkan, termasuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang gambarnya mulai menghiasi media sosial,--salah satunya di group whatsapp (WA) Suara Masyarakat Sidoarjo (SMS).
Sebelumnya sempat muncul nama-nama yang digadang-gadang bakal meramaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo pada Nopember mendatang, seperti Anik Maslachah, politikus senior PKB anggota DPRD Jatim dan Rahmat Muhajirin, politikus Gerindra berstatus anggota DPR RI. Lalu ada Subandi, Wakil Bupati Sidoarjo dan Fandi Utomo.
Selanjutnya muncul nama Gus Muhdlor, dengan tagline; “Wes Wayahe 2 Periode”. Ini rupanya lebih menarik dibahas di media sosial (SMS) berisi sekitar 400 anggota dari berbagai profesi tersebut. Sebelumnya Abah Usman, Ketua DPRD Sidoarjo yang terang-terangan running ke Pilkada 2024, juga menjadi trending topik di group SMS maupun group WA Suara Publik Sidoarjo yang juga berisi 400 anggota dari berbagai profesi tersebut.
Gambar Abah Usman dan Gus Muhdlor yang running Pilkada 2024, mewarnai media sosial.
Hanya saja kemunculan Gus Muhdlor, diwarnai berbagai tanggapan yang kontroversi. Satu sisi ada beberapa anggota group merespon positif, namun sisi lain menanggapi dengan sikap apriori dengan segala komentar negatif.
Ini terutama dikaitkan dengan permasalahan hukum yang membelit dirinya. Meski statusnya masih sebagai saksi, namun dengan terjadinya OTT di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab. Sidoarjo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), itu sebagai bukti Bupati Muhdlor bersama Wakil Bupati Subandi, telah gagal membentuk pemerintahan yang bersih,--bebas korupsi. “Sing penting aman riyen (dahulu,--red) dari kejaran KPK,” kata anggota group SMS menamakan dirinya Falisyah dengan nomor 0857xxxx9996.
Sementara Munif Alcatras berkomentar dengan nada tanda tanya: “Apakah ini juga merupakan jawaban dari keresahan masyarakat Sidoarjo tentang kelanjutan kasusnya, dan mungkin akan berakhir win win solution dengan kata saksi, seperti prediksi awal,” komentarnya.
Muncul tanggapan juga bahwa dengan tetap menjunjung praduga tidak bersalah, beberapa pihak menilai Gus Muhdlor sudah tidak layak lagi memimpin Sidoarjo. Meski statusnya memang baru saksi, tapi itu sebagai bukti telah Gus Muhdlor telah gagal menyelenggarakan pemerintahan yang bersih,--terbukti dengan adanya kasus korupsi tersebut.
Sedangkan Gus Choiri, tokoh pemuda NU dan politisi PKB yang juga pernah menjadi anggota KPU berkomentar; “Monggo sareng-sareng ndungo mawon. Mugo bupati yang terpilih nanti mboten masalah hukum. Sebagai warga Sidoarjo, isin kulo mas,”
Sementara itu, Abah Usman, sapaan akrab Ketua DPRD Sidoarjo, pada Rabu (20/3) sore menggelar acara buka puasa bersama rekan media dan aktivis LSM di komplek Perumahan Puri indah no.12 Sidoarjo. Hadir beberapa politikus PKB dan tokoh NU, di antaranya Abdul Kholik dan Cak Choiri, serta Ketua FKUB Sidoarjo Idham Kholiq.
Selain itu Ketua PC NU KH Zainal Abdin dan Wakilnya H Isa Hasanuddin turut hadir dalam acara yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Lebih-lebih saat Kang Zainal, ketua PC NU itu bertausiah menyonsong berbuka puasa. Suasana begitu cair dengan joke – jokenya yang disambut ger-geran.
Disinggung soal majunya Abah Usman dalam Pilkada 2024, Kang Zainal menapresiasi keputusannya tersebut. “Kan wajar kalau seorang itu ingin berbuat lebih kepada masyarakat. Sudah pernah menjadi anggota DPRD, lalu menjadi ketua DPRD. Nah, kalau sekarang ingin menjadi bupati Sidoarjo itu bagus. Ada keinginan untuk berbuat lebih bagi masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.
Wakil ketua PC NU Sidoarjo, H Isa Hasanuddin, menimpali langkah Abah Usman adalah sesuatu yang wajar. Bahkan dinilai sudah waktunya naik kelas,--ke tingkat yang lebih terhormat. “Sudah saatnya diberi kesempatan lebih tinggi. Setelah menjadi ketua dewan, di dewan kan tidak ada lagi jabatan lebih tinggi dari ketua DPRD. Jadi ya harus naik menjadi Bupati,” tegasnya. (*/ful)
