Jamiluddin Ritonga: Moeldoko dan Jhoni Allen Tak Berhak Atasnamakan Partai Demokrat

  • Whatsapp
Moeldoko dan Jhoni Allen dalam kartu ucapan selamat Idul Fitri atasnama Partai Demokrat. (ist)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Beredarnya kartu Ucapan Selamat Hari Idul Fitri 1442 H berikut foto Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat mendapat tanggapan dari Pengamat Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Kepada Nusadaily.com, Senin (17/5/2021) pria akrab disapa Jamiluddin itu menuturkan jikalau kartu ucapan itu benar dari mereka berdua tentunya jika dilihat dari akal sehat tentu akan sulit memahaminya.

BACA JUGA: Wajah Suram Masa Depan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Karena, menurutnya rakyat Indonesia sudah tahu kalau hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Apalagi Moeldoko bukanlah kader Partai Demokrat. Sebab, DPP Partai Demokrat yang sah dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, infonya belum pernah memberikan kartu tanda anggota (KTA) kepada Moeldoko,” ucapnya.

Bahkan, kata Jamiluddin Jhoni Allen juga diinfokan sudah dipecat dari Partai Demokrat, dengan sendirinya orang tersebut sudah tidak lagi kader Partai Demokrat.

“Karena itu, Moeldoko dan Jhoni Allen idealnya tidak berhak menggunakan lambang Partai Demokrat, karena mereka tidak berhak mengatasnamakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Dia juga menilai tidak ada legal formal yang membenarkan Moeldoko dan Jhoni Allen mengatasnamakan Partai Demokrat. Perilaku ini jelas sudah menabrak etika politik

“Suka tidak suka, perilaku Moeldoko dan Jhoni Allen telah menjatuhkan marwah mereka sendiri. Publik akan semakin antipati pada mereka berdua,” ujar Jamiluddin.

Dirinya berharap, Presiden Jokowi sebaiknya mengambil sikap tegas terhadap Moeldoko. Sebab, perilakunya ini terkesan sudah melecehkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

“Dengan begitu Moeldoko sama saja tidak mengakui Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan oleh sebab itu Perilaku tersebut akan berdampak menurunkan marwah presiden, yang pasti presiden tak rela marwahnya turun karena perbuatan orang lain,” tandas Jamiluddin. (sir/lna)