Bupati Anas Purna Tugas 17 Februari 2021, Banyuwangi “Vacum of Power”?

  • Whatsapp
Pimpinan DPRD saat menandatangani pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Masa bhakti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas akan berakhir 17 Februari 2021 mendatang. Hal tersebut berdasarkan pengumuman yang disampaikan pimpinan  DPRD Banyuwangi dalam sidang Paripurna yang digelar Jumat 29 Januari 2021.

Bacaan Lainnya

Sidang paripurna dilaksanakan secara virtual dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara  didampingi Wakil Ketua DPRD, H.M.Ali Mahrus dan di hadiri puluhan anggota dewan dari lintas fraksi.

Sedangkan Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, H.Mujiono mewakil Bupati, H.Abdullah Azwar Anas, beserta seluruh Asisten mengikuti rapat paripurna dari Ruang Rempeg Jogopati Kantor Bupati Banyuwangi.

Sesuai Pasal 79 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.35-563 Tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Banyuwangi. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.

Serta surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 131/371/011.2/2021, tertanggal 8 Januari 2021 perihal usul pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020.

DPRD Umumkan Pemberhentian Kepala Daerah

“Maka berdasarkan hal tersebut, DPRD Kabupaten Banyuwangi mengumumkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi karena berakhirnya masa jabatan 2016 – 2021 yang akan berakhir pada 17 Februari 2021,” kata Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus saat membacakan pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.

Sementara Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara dalam sambutanya menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah membawa Banyuwangi semakin baik dan memiliki banyak prestasi.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih selama 5 tahun telah bermitra dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Banyuwangi yang lebih baik sebagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , “ ucap Made Cahyana.

Atas nama lembaga DPRD, Made Cahyana juga menyampaikan permohonan maaf bilamana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga terdapat khilaf dan salah.

“Sebagai manusia mesti masih ada kekurangan, namun secara umum kita patut acungkan jempol kepada Bupati Anas dan Wabup Yusuf Widyatmoko. Yang telah membawa pembangunan Banyuwangi semakin baik dan berprestasi,” imbuhnya.

Banyuwangi “Vacum of Power”

Meski sudah dipastikan masa bhaktinya berakhir 17 Februari 2021. Namun suksesor Bupati Anas sampai detik ini masih menjadi teka-teki. Sebab, KPU belum juga menetapkan pemenang Pilbup Banyuwangi lantaran masih menghadai gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP). Yang dilayangkan pasangan Yusuf Widyatmoko – Muhammad Riza Aziziy.

Berdasarkan jadual dari Mahkamah Konstitusi (MK), putusan sela apakah gugatan PHP tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya. Atau tidak baru akan diumumkan pada tanggal 15 Februari 2021. 

Artinya, besar kemungkinan suksesor Bupati Anas tak akan dilantik pada tanggal 17 Februari 2021. Dengan demikian maka akan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacum of power di Kabupaten Banyuwangi.  

“Kita masih menunggu putusan sela dari MK. Apakah gugatan PHP itu dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak,” kata Made saat ditemui usai sidang paripurna.

Jika kemudian MK melanjutkan gugatan PHP tersebut ke tahap selanjutnya. Maka Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih baru bisa dilantik pada bulan Maret atau April. “Namun jika kemudian MK menolak gugatan tersebut pada putusan sela. Maka kita akan secepatnya mengajukan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati baru,” ujarnya.

Terkait kekosongan kekuasaan selama proses gugatan tersebut, kata Made, biasanya Gubernur akan menunjuk Penjabat Bupati. “Jadi roda pemerintahan bisa tetap berjalan hingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik,” tutup Made. (ozi/aka)