SKT FPI Sudah Tak Berlaku, Kemendagri: Idealnya Tidak Boleh Ada Kegiatan

  • Whatsapp
habib rizieq pulang
Massa dari berbagai elemen mulai memadati markas Front Pembela Islam (FPI) menjelang kepulangan dari Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. (Ist)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) di Kemendagri saat ini sudah habis masa berlakunya.

Dengan demikian, Kemendagri menegaskan FPI bukan merupakan ormas yang statusnya terdaftar. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan, ada konsekuensi jika sebuah organisasi masyarakat (ormas) tidak memiliki SKT.

Baca Juga

BACA JUGA: Menanti Nyali Bubarkan FPI

“Sebenarnya ormas itu tidak ada. Tidak terdaftar, tidak diakui sebagai ormas yang mengikuti aturan. Kalau tidak terdaftar tidak ada, seharusnya tidak diakui,” ujar Benny ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (21/11/2020).

Benny menuturkan, apabila FPI tidak memiliki SKT, seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan apapun sebagai ormas.

“Idealnya kalau mereka memahami tidak boleh ada apa-apa, tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh ada apa-apa sebagai ormas. Harusnya kan begitu,” ungkap Benny.

Benny menyebut, SKT berlaku lima tahun dan harus diperpanjang. Sementara SKT FPI habis masa berlakunya pada Juni 2019.

BACA JUGA: Tak Usah Dibubarkan, Sejatinya Status Ormas FPI Sudah Berakhir 2019

“FPI itu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu sudah terdaftar di Kemendagri. Kalau tidak salah, SKT FPI itu sudah tiga kali. Yang SKT terakhir itu masa berlakunya habis 20 Juni 2019,” ungkap Benny.

Persyaratan Perpanjangan Belum Terpenuhi

Sebenarnya, lanjut Benny, FPI sudah beritikad baik untuk memperpanjang SKT. Namun masih ada persyaratan yang belum dipenuhi.

“Awalnya ada dua persyaratan. Tapi terakhir tinggal satu persyaratan yaitu AD/ART yang belum disampaikan FPI,” tutur Benni

“Karena itu belum ada, dan biasanya menyusun AD/ART itu kan saat munas. Jadi karena FPI tidak bisa memenuhi persyaratan itu, mereka (FPI) mengatakan “sementara kami tidak memperpanjang dulu karena tidak mungkin memenuhi itu karena kami belum munas. Kalau kami sudah munas baru lah kita memenuhi itu”,” lanjutnya.

Pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti legalitas FPI.

“Saya tidak tahu apakah dia (FPI) sudah berbadan hukum. Tapi waktu berproses dengan kita itu, tidak berbadan hukum karena berbadan hukum itu kan izinya dari Kemenkumham. Seperti ormas yang lain, seperti perusahaan yang lain urusannya dengan Kemenkumham. Tapi kondisinya di Kemendagri seperti itu ya,” tambahnya.

Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya, di akhir 2019, Juru Bicara FPI Munarman tak mempermasalahkan belum diterbitkannya surat izin terdaftar (SKT) untuk FPI. Menurut dia, kegiatan FPI sebagai ormas bisa tetap berjalan meskipun tanpa SKT. ‘

BACA JUGA: Pangdam Jaya: Jangan Coba-Coba, Kalau Perlu, FPI Bubarkan Saja!

“Jadi tidak ada paksaan (soal izin) dan terhadap ormas yang tidak mendaftar, tidak bisa disebut ilegal. Karena hak berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi sehingga saya kira sudah selesai diskusi tentang itu,” ujar Munarman setelah mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).(lna)

Post Terkait

banner 468x60