Demo Hari Buruh, Presiden KSPI Layangkan Petisi ke MK dan Istana

  • Whatsapp
Presiden Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia ( KPSI) Said Iqbal di dampingi Presiden KSPSI Abdul Gani Nena Wea saat memberikan keterangan Pers kepada awak media dalam Aksi unjuk rasa May Day
banner 468x60

NUSADAILY COM – JAKARTA – Presiden Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia ( KPSI) Said Iqbal mengatakan jika pihaknya sudah mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atau Omnibuslaw.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya hadir dalam aksi unjuk rasa bersama kaum buruh dan Elemen Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Sabtu 1 Mei 2021.

Dia juga menjelaskan ada 9 prioritas dari 69 pasal yang diuji materikan yang terdapat di klaster ketenagakerjaan.

“Kami tidak setuju soal upah minimum, dan hilangnya UMSK serta UMK yang tidak bisa ditetapkan karena itu melanggar konstitusi pekerja buruh,” ujar Said Iqbal.

Selain itu, kaum buruh juga tidak setuju dengan adanya outsourcing atau free carierswat, karena menurut Said outsouching itu tidak dibatasi jenis pekerjaannya, antara kegiatan pokok dan penunjang.

“Sehingga akibatnya seluruh perusahaan di Indonesia boleh menggunakan outsouching 100 persen,” kata Said.

Bukan itu saja, Said juga tidak setuju adanya sistem karyawan Kontrak, sebab didalam UU tersebut. Tidak ada periode kontrak dan tidak ada batasan kontrak.

“Tentunya hal ini akan menyebabkan seorang pekerja buruh atau seorang yang baru masuk kerja dan kemudian diterima bekerja, dia bisa dikontrak 100 kali seumur hidupnya dan bisa berulang ulang walaupun ada pembatasan lima tahun,” paparnya.

Begitu pula terkait dengan Cuti, lanjut Said, jika di PP No 11 Tahun 2021 tersebut dijelaskan hak cuti 12 hari, hamil dan haid 1 tidak ada upah yang akan diberikan.

“Oleh karena itu kami akan menyampaikan petisi yang telah di tanda tangani oleh saya, dan Andi Gani Nena Wea ke Mahkamah Konstitusi dan pihak istana,” tandanya.

Sementara Itu Presedium Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, terkait aksi unjuk rasa kaum buruh mengatakan jika pihaknya melakukan aksi dengan Prokes yang sangat ketat.

“Kami juga memastikan surat anti gen sebelum berangkat ke lokasi demo dan Ini menunjukan buruh sebagai elemen gerakan terbesar di tanah air mematuhi proses kesehatan,” ucapnya.(sir)