Pembangunan Kolam Sumber Jombok Kota Batu Picu Pro Kontra

  • Whatsapp
sumber jombok
Pembangunan kolam wisata Sumber Jombok Desa Sumberjo Kota Batu kini dipersoalkan
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – Pembangunan kolam wisata Sumber Jombok, di Desa Sumberejo, Kota Batu dipersoalkan warga yang mengatasnamakan Aliansi Front Desa Sumberejo. Aliansi ini khawatir pembangunan itu akan mengancam kelangsungan sumber daya air dan ekologi.

Permasalahan itu pun lantas dibawa ke Pemkot Batu oleh Aliansi Front Desa Sumberejo dengan mendapat advokasi dari Malang Corruption Watch (MCW), Selasa (17/11). Aspek legalitas pembangunan kolam yang menjadi sorotan. Karena diyakini belum mengantongi izin.

Baca Juga

Gagas Ariyo Setyo dari Aliansi Front Desa Sumberejo mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dan menanyakan aspek legalitas ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu. Hasilnya, memang betul tempat itu tak memiliki izin sehingga dihentikan sementara sembari izin selesai.

“Padahal tak memungkinkan adanya pembangunan yang sangat dekat dengan sumber air,” kata Gagas dilansir Nusadaily.com.

Anggota Divisi Advokasi Unit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing mengatakan sumber mata air merupakan hak warga negara. Dan tak diperkenankan terjadinya privatisasi sumber air.

Raymond menyebutkan adanya sejumlah peraturan yang diterobos yakni, pasal 28H UUD 1945; pasal 48 ayat (1) UU nomor26 tahun 2007 penataan ruang, pasal 7, pasal 25, pasal 28 UU nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2012 tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib beramdal, serta pasal 67 (5) Perda Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030.

“Apapun alasannya, kami melihat ada beberapa aturan yang dilanggar. Pemkot selalu melakukan pola bangun dulu baru izin kemudian untuk memberi kompensasi kepada pengusaha,” ungkap Raymond.

Dalam rilisnya, Pemkot dinilai tidak transparan terhadap penanganan konflik dan pasif terhadap aduan masyarakat. MCW sebetulnya telah telah mengajukan permohonan audiensi untuk menindaklanjuti temuan mereka di lapangan. Tidak ada tindak lanjut terhadap surat aduan yang dikirim.

“Awalnya, kami menerima aduan dari warga lalu mengirim surat aduan ke Wali Kota melalui asisten pribadi. Diteruskan ke tiga dinas, DLH, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Bagian hukum,” papar dia.

Meski begitu, muncul resistensi dari sebagian warga yang pro terhadap pembangunan kolam di Sumber Jombok. Kubu yang pro pembangunan yakin jika akan memunculkan potensi destinasi wisata desa.

Salah satu warga yang pro, Sukendri bercerita semula ada calon pembeli lahan di lokasi itu dan  ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Kemudian masyarakat mengusulkan pembangunan kolam Sumber Jombok.

Ia mengakui, pembangunan itu di dekat sumber air dan diberi bak kontrol. Pembangunan yang dimulai sejak 2019 lalu untuk sementara masih dihentikan karena tak berizin.

“Jadi ada surat penghentian sementara, menunggu kajian-kajian yang akan dilakukan instansi. Yang membangun warga bergotong royong dan sebagian warga memang ada yang belum mengerti aturan,” ucap Sukendri.

Pihaknya menyesalkan dengan sikap yang ditunjukkan Aliansi Front Desa Sumberejo dan MCW yang mempersoalkan pembangunan kolam. Warga ingin permasalahan ini tak langsung dibawa ke Pemkot Batu. Terlebih kolam ini murni untuk kesejahtetaan masyarakat dan masyarakat merasa tak dirugikan.

“Kami ingin musyawarah di tingkat desa secara kekeluargaan. Bukan langsung ke pemkot seperti ini,” ujar Sukendri. (wok/wan)

Post Terkait

banner 468x60