Rabu, Januari 19, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalNekat! Paripurna Tak Kuorum, Raperda APBD Kota Probolinggo 2022 Tetap Disahkan

Nekat! Paripurna Tak Kuorum, Raperda APBD Kota Probolinggo 2022 Tetap Disahkan

NUSADAILY.COM – KOTA PROBOLINGGO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Probolinggo tahun 2022, tetap disahkan eksekutif dan legislatif pada Selasa (30/11/2021) malam, meski rapat paripurna tidak memenuhi kuorum.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Menanggapi polemik dimaksud, Fraksi Nasdem, menyatakan sikap tertulis, agar pimpinan DPRD Kota Probolinggo, menjadwal ulang sidang pengesahan APBD 2022. “Itu inkonstitusional,” kata anggota Fraksi Nasdem, Sibro Malisi.

Dijelaskan Sibro, jumlah anggota dewan yang hadir saat pengesahan raperda tidak memenuhi kuorum yakni 2/3 anggota.

Baca Juga: Eksekutif-Legislatif Sepakati Raperda APBD Kota Kediri 2021

Bahkan, untuk menyiasati persoalan dimaksud, sidang paripurna terpaksa molor beberapa jam. Berakhir pada pukul 24:15 Wib, dari jadwal semula pukul 19.00 sampai 21.00 Wib.

Awalnya, jelas Sibro, anggota DPRD yang hadir hanya 13 orang dari 30 anggota dewan.

13 anggota dewan yang tersebut dari tiga fraksi. Yakni Fraksi PKB, PDIP dan satu orang perwakilan fraksi Demokrat-PKS. Sedangkan yang tidak hadir, dari Fraksi Golkar, Nasdem, PPP dan Gerindra.

Baca Juga: Pemkot Bogor Serahkan Raperda APBD Tahun 2022 Sebesar Rp2,3 Triliun

Tepat sekitar pukul 23.40 WIB, ada tambahan enam anggota dewan. Mereka adalah tiga orang anggota Fraksi Gerindra, dua orang dari Fraksi Demokrat-PKS dan satu orang dari Fraksi PPP.

Sehingga total anggota dewan yang hadir sebanyak 19 orang, dan 11 orang tidak hadir.

Dari jumlah itu sidang paripurna pun dilanjutkan, dan diakhiri dengan pengesahan Raperda APBD 2022 menjadi Perda.

Baca Juga: Raperda APBD 2019 Disetujui, Wali Kota Blitar Berharap Kualitas Pengelolaan Keuangan Meningkat

Katidak hadiran Fraksi Nasdem sendiri, lanjut Sibro, dipicu persoalan Dana Kelurahan (dakel).

Dimana dakel yang diambil lima persen dari total pendapatan daerah senilai Rp 945 miliar, dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak seluruhnya dipenuhi pemkot.

“Seharusnya, pemkot menganggarkan total keseluruhan senilai Rp 45 miliar. Tapi yang dipenuhi hanya Rp 7 miliar,” cetusnya.

Baca Juga: Raperda Perubahan APBD Kabupaten Blitar Ditambah Rp 11 M, Sisa Waktu 3 Bulan

Padahal, lanjut dia, alokasi dakel paling sedikit 5 persen sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian APBD dan hasil evaluasi Gubernur Jatim soal P-APBD tahun 2021.

Ketua DPRD Kota Probolingo, Abdul Mujib menyatakan tidak ada masalah urgen dalam sidang paripurna. Ia menilai, ketidakhadiran sebagian anggota dewan hanya miskomunikasi saja.

“Saya bersyukur bisa disahkan oleh lima fraksi. Dua fraksi belum juga menyerahkan pandangan fraksinya,” tuturnya.

Baca Juga: Tante Ernie Berulah Lagi, Kali Ini Pakai Bikini Orange

Sementara Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin mengatakan, sidang paripurna sempat ditunda karena tidak memenuhi kuorum dan menunggu anggota dewan lainnya.

Namun ia bersyukur karena pada akhirnya lima fraksi hadir ikut mengesahkan. Yakni Fraksi PKB, PDIP, Gerindra, PPP dan Demokrat-PKS. “Selanjutnya kita akan menyampaikan hasil pembahasan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” singkat politisi PKB itu. (dol)

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Perampok di Sukun Malang Tertangkap di Taman Dayu Pandaan ##tiktokberita

♬ original sound - Nusa Daily