Drama Pembicaraan Tertutup Usulan Proyek DPR dan Kemenhub

  • Whatsapp
Pembicaraan Rapat
Menhub dalam rapat di DPR RI, Selasa (22/9/2020).
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM – JAKARTA – Rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Selasa (22/9/20) diwarnai skors untuk pembicaraan tertutup mengenai detail program. Apa ada udang di balik batu? Begini ceritanya.

Baca Juga

Agenda rapat kerja ini yakni membahas Penyesuaian RKA K/L TA 2020 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran serta sinkronisasi fungsi dan program Kementerian Perhubungan sesuai dengan masukan dan usulan Komisi V DPR RI.

Budi Karya menjelaskan, berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2021 tanggal 16 September 2020 telah ditetapkan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan tidak mengalami perubahan. Artinya, pagu anggaran tetap seperti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam surat pagu anggaran 2021 yaitu Rp 45,6 triliun.

“Lebih lanjut dapat kita sampaikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja 2021 telah dilakukan penajaman prioritas berdasarkan masukan dan usulan serta aspirasi Komisi V DPR RI,” kata Budi Karya.

Tanggapan Budi Karya

Dalam kesempatan itu, Budi Karya juga menyampaikan tanggapan berkaitan dengan usulan Komisi V. Hal ini sebagaimana juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 2019, bahwa dalam rangka penyusunan RKA KL dapat melakukan pembahasan dengan komisi terkait di DPR RI.

“Hanya terdapat 71 usulan yang belum dapat diakomodasi karena beberapa kondisi antara lain memerlukan informasi lebih lanjut untuk melengkapi readiness criteria dalam dokumen perencanaan pembangunan atau terkait dengan kewenangan pengelolaan infrastruktur,” kata Budi Karya.

Dalam bahan paparannya, Kemenhub mendapatkan usulan 268 proyek dari Komisi V. Adapun yang disetujui sebanyak 197 proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp 7 triliun yang tersebar di sejumlah unit kerja Kemenhub.

Rapat ini diskors sementara untuk membahas lampiran lebih detail mengenai proyek-proyek yang diakomodir. Kejadian ini bermula ketika sebelumnya Ketua Komisi V Lasarus sempat memotong pemaparan Menhub Budi Karya Sumadi. Lasarus mengatakan bahwa perlunya pembicaraan secara tertutup untuk hal-hal yang lebih detail.

“Saya melihat bahan ini, saya rasa kita perlu ngobrol sebentar Pak. Bapak cukup sampai di sini saja dulu, pas masuk ke anggota kita skors dulu ya. Nanti bapak cukup sampai di umum saja dulu, ini kan masih umum ini. Nanti sampai di umum selesai, masuk ke lampiran ini kita skor dulu pak ya, jadi lampirannya bapak nggak usah paparkan dulu. Cukup sampai di umum saja,” kata Lasarus.

Kesimpulan Pembicaraan Tertutup

Kendati demikian, rapat tetap dilanjutkan secara terbuka dan langsung masuk pada pembacaan kesimpulan. Terdapat 2 poin kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus.

Poin pertama, yakni Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Perhubungan terhadap alokasi anggaran. Sesuai fungsi dan program Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Nota Keuangan Rp 45.664.041.141.000.

“Pagu RAPBN tahun 2021 Rp 45,6 triliun karena tidak ada penambahan. Tadinya kan kalau misalnya ada penambahan ya forum ini yang kita gunakan untuk apa penambahan itu. Tapi karena tidak ada penambahan kita tegaskan lagi angkanya,” kata Lasarus.

Adapun poin kedua dari kesimpulan yang dibacakan Lasarus, adalah hasil dari pembahasan selama rapat diskors.

“Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan. Terhadap hasil sinkronisasi fungsi dan program Kementerian Perhubungan dalam RAPBN tahun 2021 sesuai saran, masukan, dan usulan Komisi V DPR RI,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, berdasarkan hasil Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021. Telah ditetapkan bahwa Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan yaitu sebesar Rp 45,6 triliun. Besaran pagu tersebut dibagi ke dalam 4 program dengan rincian Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 9,5 triliun, Program Infrastruktur Konektivitas Rp 33,95 triliun, Program Riset dan Inovasi IPTEK Rp 112 miliar, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 2,09 triliun.

Sedangkan untuk alokasi per unit eselon 1 pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 masih sejalan dengan empat program tersebut dengan rincian. Sekretariat Jenderal Rp 716 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 121 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp 7,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 11,42 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 10,55 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 11,10 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 197 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp 3,54 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 350 miliar. (iro)

Post Terkait

banner 468x60