Tuding Bupati Faida Biang Sumber Gaduh, Pejabat Pemkab Jember Tolak Pemeriksaan

  • Whatsapp
pejabat pemkab jember
Dokumen bocoran tentang rapat membahas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Jember, Faida. (nusadaily.com/ redaksi)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kompak tidak mau memenuhi undangan pemeriksaan oleh Bupati Faida. Mereka beralasan, pimpinannya tersebut dianggap sudah kelewat batas merusak sistem birokrasi dan prosedur yang berlaku.

“Sumber biang kegaduhan di Bu Faida,” kata Widi Prasetyo, Plt Kepala Dinas Sosial Jember dalam pernyataan terbukanya di kantor Pemkab Jember, pada Rabu, 20 Januari 2021.

Baca Juga

BACA JUGA: Gubernur Khofifah Resmi Anulir Pemecatan Pejabat Pemkab Jember oleh Bupati Faida

Dia berbicara juga untuk mewakili sejumlah pejabat yang memilih bersikap sama dengannya. Yakni, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Jamil; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dedy Rurahmadi; dan Kepala Bagian Pembangunan, Hadi Sasmito.

Menurut mereka, menghormati pimpinan wajib hukumnya senyampang tidak melanggar peraturan. Namun, sikap menolak panggilan bukan bentuk pemberontakan, melainkan lebih didasari keyakinan terhadap Faida yang dirasa cenderung menyimpang dari mekanisme dan azas regulasi.

“Pelajarannya ASN adalah patuh kepada undang-undang,” tegas pria yang pernah menjabat Kepala Bakesbangpol Linmas Jember itu.

Menurut dia, kesalahan Faida sangat prinsip dan signifikan. Diantaranya, tiada penjelasan pasti mengenai pokok perkara dugaan pelanggaran yang akan diperiksa. Selain itu, Faida selaku kepala daerah tidak lazim melakukan pemeriksaan secara langsung.

“Surat Bupati tanpa nomor tidak lazim di tata pemerintahan, dan kami diduga melanggar Pasal 3 dan 4 PP Nomor 53 tahun 2010. Pelanggaran yang mana tidak jelas? Karena disitu kan banyak mengenai hak kewajiban dan larangan. Dan lagi, enggak ada dalam republik ini kepala daerah memeriksa ASN,” sebutnya.

BACA JUGA: Miris, Imbas 2 Bulan Tak Ada Anggaran BBM, Sampah di Jember Tak Terangkut, Sopir Mogok Kerja

Widi menukil ketentuan Pasal 23 dalam PP Nomor 53 tahun 2010 bahwa pemeriksaan ASN dilakukan oleh atasan langsung, yang dalam hal ini Sekretaris Daerah, dan secara teknis melalui inspektorat. Sedangkan, posisi kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian yang berwenang mengeksekusi rekomendasi hasil pemeriksaan.

Para pejabat Pemkab menegaskan terpaksa blak-blakan lantaran perilaku Faida sebagai Bupati sudah mengarah ke perbuatan sewenang-wenang. Mereka tidak bisa lagi menahan diri untuk terus menerus diam. Seharusnya, kata Widi, mosi tidak percaya yang pernah dilayangkan 350 ASN bisa menyadarkan Faida.

Terlebih lagi, Faida sedang menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tim Gabungan yang dibentuk Kemendagri, Komisi ASN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Yang diperiksa kan Bupati oleh pusat, bukan kami. Ada apa kami yang berupaya menjaga kondusifitas dan memberikan pelayanan malah mau dia periksa?,” sesal dia pada Faida yang dinilai enggan introspeksi diri.

BACA JUGA: Gubernur Khofifah Resmi Anulir Pemecatan Pejabat Pemkab Jember oleh Bupati Faida

Upaya mengkonfirmasi Faida belum membuahkan hasil. Kendati yang bersangkutan dihubungi dan dimintai tanggapan, tidak jua muncul pernyataan.

Sebelumnya diberitakan, Selasa, 19 Januari 2021 kemarin telah digelar rapat khusus di Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk membahas hasil pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Faida. Disebut-sebut keputusannya merekomendasikan pemecatan kepada politisi perempuan itu.

Sebanyak 18 orang turut rapat, mulai para Dirjen, Irjen, Stafsus, Staf Ahli, Kepala Biro di lingkungan Kemendagri serta sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim dan Tim Gabungan yang melibatkan Komisi ASN. Bahkan, ada juga pakar pemerintahan, Prof. Djohermansyah Johan.

Faida sendiri sempat menolak pemeriksaan awal, hingga akhirnya menjalani pemeriksaan pada Selasa, 12 Januari 2021 silam. Dia dimintai keterangan Tim Gabungan gara-gara membuat akrobat kebijakan pasca aktif lagi usai cuti dari kekalahan di ajang Pilkada.

Di sisa masa jabatan yang tinggal beberapa hari, Faida tiba-tiba membebastugaskan Sekda Jember, Mirfano dan sejumlah pejabat Pemkab mulai kepala dinas, kepala badan, sekretaris dinas, kepala bagian, hingga camat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan.

BACA JUGA: Berakrobat Main Pecat Ala Faida, Kandas di Tangan Gubernur Khofifah

Berikutnya, ia mengangkat pelaksana harian (Plh) dan sejumlah pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan pejabat-pejabat yang dipecat. Sedangkan, yang pejabat dipecat dibuat menganggur tanpa diberi tugas baru alias non job.

Penunjukan berbagai Plt Camat dilakukan kendati di pos jabatan tersebut masih terdapat pejabat yang mengampu. Sampai terjadi kehebohan yang mengemuka dua camat sama-sama ngantor di Kecamatan Ledokombo dan Mumbulsari.

Paling aneh adalah Faida bersama Plh Sekda, Achmad Imam Fauzi mengesahkan secara sepihak Perbup tentang Penggunaan APBD 2021 setelah ditolak pengajuannya sebanyak dua kali oleh Gubernur Jawa Timur. (sut/cak)