Sepekan PPKM Kota Batu, Jumlah Pelanggaran Masih Dalam Taraf Wajar

  • Whatsapp
ppkm batu
Petugas Satpol PP menindak pelaku usaha warung makanan yang melanggar pembatasan jam operasional. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – Selama sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dijalankan di Kota Batu. Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko juga menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Batu nomor 440/39/422.011/2021 diterbitkan. Surat edaran itu berisi tentang ketentuan pelaksanaan PPKM di Kota Batu yang akan dimulai per tanggal 11-25 Januari.

Baca Juga

Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menilai, selama sepekan pelaksanaan PPKM (16/1), di Kota Batu tergolong berjalan lancar. Dewanti mengklaim, tingkat penularan Covid-19 di Kota Batu berhasil dikendalikan melalui skema ini. Dari pengamatannya itu, suasana di Kota Batu sudah lengang ketika pukul 20.00 WIB.

BACA JUGA: Langgar PPKM, Tempat Usaha di Kota Malang Disegel

“Penerapan PPKM ini bertujuan demi kebaikan kita semua. Maka dari itu saya berharap masyarakat bisa mengerti dengan situasi seperti ini,” tutur Dewanti.

Ia menuturkan tempat-tempat usaha telah patuh menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya berharap agar pelaku usaha bisa mematuhi protokol kesehatan.

Bagi tempat usaha yang melanggar di masa PPKM akan diberi sanksi. Sanksi terberat yakni penutupan tempat usaha. Hanya saja, kedisiplinan terkait hal itu masih diabaikan anggota masyarakat.

“Yakni penerapan protokol kesehatan yang ada di kampung-kampung harus terus digalakkan. tuturnya.

Dalam penerapan PPKM ini pihaknya juga tak akan melakukan rapid test seperti pada masa awal PSBB lalu. Tracing baru akan dilakukan ketika ada kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

“Agar penyebaran tak semakin meluas,” ujar dia.

Untuk mengawasi penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat di Kota Batu, sebanyak 182 personel gabungan dikerahkan. Personel gabungan itu terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI, BPBD, Dishub, Diskumdag, dan Dinas Pariwisata.

Satpol PP Kota Batu menjadi komando dalam pelaksanaan penegakan dan penertiban disiplin protokol kesehatan masyarakat.

Kepala Satpol PP Kota Batu, M Nur Adhim mengatakan para personel tersebut melakukan dua kali pergantian tugas. Menurutnya, jalannya PPKM selama ini telah sesuai dengan ketentuan..Meski begitu masih saja ditemukan pelanggar dalam taraf wajar.

“Setiap kecamatan dan desa/kelurahan juga dilaksanakan kegiatan serupa oleh Satgas Covid-19 tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan,” ungkap dia.

Dalam setiap operasi itu, pihaknya menyasar tempat-tempat yang menjadi kerumunan orang. Misalnya seperti tempat wisata, mall, restoran, cafe, dan pasar.

“Selain itu kami juga melakukan operasi di Alun-alun Kota Batu. Serta penertiban jam malam pada pedagang PKL yang ada di kawasan alun-alun,” ujarnya.

Kata Adhim, dalam pada setiap melakukan operasi pihaknya juga sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Terutama dari para pelaku usaha dan para pedagang.

“Untuk para pelaku usaha kebanyakan mengatakan jika situasi pandemi Covid-19 sudah membuat mereka berat. Ditambah lagi dengan pemberlakuan PPKM. Menjadi tambah berat lagi,” katanya.

Pembatasan jam malam ini sangat terasa bagi para pedagang yang memulai aktivitasnya selepas pukul 18.00 WIB. Akhirnya, mereka lebih memilih tak berdagang selama PPKM yang mengharuskan segala macam kegiatan aktivitas sosial dihentikan pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19, Moehamad Agoes Macmoedi mendata jumlah pelanggaran selama sepekan pelaksanaan PPKM. Jenis pelanggaran seperti tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak fisik. Ditemukan pula pelanggaran yang melewati batas jam operasional.

Total akumulasi pelanggaran yang dihimpun selama sepekan pelaksanaan PPKM, Agus merinci sebanyak 48 pelanggar protokol kesehatan perorangan. Selanjutnya 172 restoran dan warung yang melanggar jam operasional. Serta 44 minimarket yang juga melakukan pelanggaran jam operasional.

“Untuk jenis penindakan yang pihaknya lakukan kepada para pelanggar mengacu pada Perda No 78 tahun 2020. Meski begitu hingga saat ini pihaknya baru memberikan sanksi berupa peringatan tertulis saja,” papar dia.(wok/lna)