DPRD Kota Batu Soroti Anggaran Pengadaan Rapid Test

  • Whatsapp
Didik Mahmud
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – DPRD Kota Batu kembali menagih komitmen Pemkot Batu memberikan rincian refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19. Hingga saat ini Pemkot belum memberikan rincian anggaran senilai Rp 102 miliar ini. Anggaran Pengadaan rapid test yang masuk dalam penanganan Covid-19 ikut menjadi sorotan. 


Anggaran tersebut untuk prioritas kesehatan senilai Rp 40 miliar, program jaring pengaman sosial Rp 60 miliar dan cipkon percepatan penanganan Covid-19 senilai Rp 2 miliar.
Sejak dua pekan lalu atau 28 April, DPRD Kota Batu mengirimkan surat resmi kepada Pemkot Batu untuk meminta rincian laporan anggaran. Namun hingga Kamis, 13 Mei belum dikirimkan Pemkot Batu. 

Baca Juga


Anggota DPRD Kota Batu, Didik Mahmud menilai Pemkot Batu terkesan tidak memperhatikab fungsi pengawasan DPRD. Terlebih ada beberapa kejanggalan pada pagu anggaran program prioritas kesehatan senilai Rp 40 miliar di Dinas Kesehatan Kota Batu. Terutama pada pengadaan alat rapid test dan masker medis yang hingga kini masih tak jelas progresnya.  


Sebelumnya Dinkes memesan 1.500 rapid test pada April dan kembali memesan 3.400 rapid test pada Mei.”Detail anggarannya belum diberikan sampai saat ini. Kalau memang datanya riil kan tinggal kirim aja. Ini ada apa kok sudah dua minggu belum dikirimkan juga,” ujar Didik dilansir Nusadaily.com.


Selain itu, Didik menyoroti lemahnya jalinan kordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dan Pemkot Batu terkait data penerima bantuan sosial yang masih semrawut. Ia mengatakan, masih terjadi campur aduk data antara penerima bantuan kategori DTKS dan non DTKS. Sehingga diperkirakan penerima bantuan kategori DTKS bisa membengkak melebihi jumlah yang sebelumnya dipastikan 30 ribu KK.


“Temuan di desa/kelurahan ada non DTKS yang masuk penerima bansos DTKS. Oleh karena itu kami akan minta data rinci penerima bansos ke Dinas Sosial sehingga kami bisa tahu total besaran APBD yang di top up ke penerima DTKS,” papar Wakil Ketua Komisi C tersebut.
Lebih lanjut ia meminta Dinas Sosial  melibatkan pemerintah desa/kelurahan dalam tahapan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.”Makanya data perlu disampaikan ke kelurahan/pemdes untuk dimutakhirkan sesuai kondisi riil di lapangan,” lanjut dia.


Sementara itu Kajari Kota Batu Sri Heny Alamsari mengimbau Pemkot Kota Batu segera membagikan bantuan yang sudah dialokasikan. Terlebih masyarakat menanti realisasi penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) yang hingga kini masih tersendat karena lemahnya akurasi data penerima. Pihaknya juga membuka layanan pengaduan masyarakat terkait indikasi praktik penyalahgunaan anggaran.

 “Bagi masyarakat yang mengetahui secara langsung jika ada penyalahgunaan anggaran Covid-19 bisa dilaporkan ke Polres maupun Kejaksaan Negeri Kota Batu,” seru Heny. (wok/wan)

Post Terkait

banner 468x60