Dirjen Otda Telusuri Sikap Bupati Jember Salahkan Wabup, Santri Desak Kajati Bongkar Konspirasi Oknum Jaksa

  • Whatsapp
kiai muqit jember
Momen langkah Wabup Jember KH Abdul Muqit Arief saat menjabat Plt Bupati dengan memulihkan birokrasi dengan melantik sekitar 367 pejabat pada November 2020 lalu. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik merasa terkejut mendengar kabar kejadian yang menimpa Wabup Jember KH Abdul Muqit Arief.

Pasalnya, langkah Muqit menjalankan rekomendasi Gubernur Jatim dan Mendagri. Terkait pemulihan birokrasi dengan mencabut 15 SK Bupati dan 30 Perbup tentang KSOTK (Kedudukan, Struktur, dan Tata Kerja), disalahkan Bupati Faida dan diancam pidana.

Read More

“Akan kami cari tahu informasinya. Sementara itu dulu sebelum saya komentari lebih lanjut,” kata Akmal saat dikonfirmasi oleh nusadaily.com.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief, pasca menindaklanjuti rekomendasi Mendagri dan Gubernur Jawa Timur tentang pemulihan birokrasi merasa terintimidasi. Ia dipersalahkan dan dianggap bisa berujung pidana oleh Bupati Faida berikut kroni-kroninya.

Jum’at 18 Desember 2020, pengakuan Muqit itu diutarakan secara terbuka kepada media untuk menceritakan kejadian pertemuannya dengan Bupati Faida, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara jaksa Agus Taufikurrahman, dan pejabat Pemkab Jember Yessiana Arifa, Yuliana Harimurti, Sri Laksmi, Deni Irawan, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Yusuf Adiwibowo yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Jember pada Senin, 14 Desember 2020 lalu.

“Yang secara aklamasi menurut saya mereka mengatakan, saya ini mengembalikan KSOTK 2016 itu salah fatal menabrak aturan, termasuk Undang-Undang Pemilu yang bisa berujung pidana. Kasi Datun bersikukuh dan diamini oleh Bupati,” ungkap Muqit.

Pemulihan birokrasi memang membuat sejumlah pejabat yang dekat dengan Bupati Faida kehilangan jabatan strategis. Bahkan disebut-sebut menimbulkan efek pada kekalahan Bupati Faida saat mengarungi persaingan Pilkada Jember 2020.

Bupati Faida serta orang-orang yang terlibat dalam pertemuan belum memberikan respon apapun. Justru dari jaksa Agus Taufikurrahman awalnya hanya menyampaikan forum itu untuk konsultasi masalah aset.

Ungkapan jaksa itu sangat kontras dengan cerita dari Muqit yang menyebut isi pembicaraan fokus membahas langkahnya menindaklanjuti rekomendasi Mendagri. Keputusan Muqit disalahkan dan dianggap melanggar aturan yang berdampak hukum pidana.

Seketika kejadian yang menimpa Muqit menggugah perhatian publik Jember. Para santri dan simpatisan Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Silo itu sampai turun ke jalan melurug kantor Pemkab Jember maupun kantor Kejaksaan.

Mereka mengecam Bupati Faida, jaksa, dan pejabat yang dirasa memperlakukan Muqit secara sewenang-wenang dan cenderung intimidatif.

Mendagri dan Gubernur didesak menindak sikap Bupati Faida dan krooni-kroninya. Bahkan, menuntut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membongkar dugaan konspirasi yang melibatkan jaksa Agus Taufikurrahman. (sut)