Mantan Napi Korupsi Puncaki Survei Elektabilitas Pilgub Bengkulu, Koruptor Raih Suara Terbanyak Pemilu 2019 di Malang

  • Whatsapp
Peneliti Diaspora Research Strategy Ahmad Aprianto saat diwawancarai usai merilis hasil survei Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pilkada 2020.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-BENGKULU- Mantan terpidana atau napi korupsi Agusrin Maryono Najamudin memuncaki survei elektabilitas (tingkat keterpilihan) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pada Pilkada 2020.

Dalam survei yang dilakukan Diaspora Research Strategy pada 16-20 Juli 2020, elektabilitas Gubernur Bengkulu periode 2005-2010 mantan napi korupsi itu mencapai 28,3 persen.

Survei ini melibatkan 700 responden yang dipilih secara acak bertingkat dengan margin of error 3,75 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Diaspora Research Stategy Ahmad Aprianto dalam konferensi pers di Bengkulu, Minggu mengatakan, persentase elektabilitas Agusrin tersebut mengungguli elektabilitas Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah dan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan yang digadang-gadang bakal maju dalam Pilkada 2020.

“Jika Pilgub Bengkulu dilaksanakan hari ini maka Agusrin mendapat dukungan 28,3 persen, Rohidin Mersyah 18,1 persen dan Helmi Hasan 16,0 persen,” kata Ahmad dikutip nusadaily.com.

Ia menambahkan, persentase elektabilitas Agusrin itu mengalami kenaikan 12,1 persen bila dibandingkan hasil survei yang dilakukan Maret lalu yakni 16,2 persen.

Selain itu, persentase elektabilitas adik kandung Ketua Umum PAN Helmi Hasan juga mengalami kenaikan sebesar 8,2 persen dari Maret lalu yang hanya 16 persen.

Justru, kata dia, persentase elektabilitas petahana yakni Rohidin Mersyah mengalami penurunan 2,5 persen bila dibandingkan survei yang dilakukan pada Maret lalu sebesar 20,6 persen.

Menurut Ahmad, penurunan elektabilitas Rohidin tersebut dipengaruhi tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya sebagai Gubernur Bengkulu yang menurun dari 47,2 persen menjadi 45,8 persen dengan tingkat ketidakpuasan mencapai 36,7 persen.

“Kemungkinannya situasi krisis COVID-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat Bengkulu yang disinyalir menjadi salah satu penyebabnya,” paparnya.

Sedangkan peningkatan persentase elektabilitas Agusrin dan Helmi dipengaruhi oleh kerja politik keduanya yang begitu massif dalam melakukan sosialisasi terutama di beberapa bulan terakhir.

“Tren kenaikan elektabilitas Agusrin terbilang fenomenal karena berhasil mengungguli inkumben serta terjadi sebelum pendaftaran dan penetapan bakal calon,” jelas Ahmad.

Fenomena Serupa, Koruptor Malang Menang Pemilu

Dilansir dari jpnn.com, Teguh Puji Wahyono, caleg berstatus terpidana kasus korupsi, meraup suara terbanyak pada pemilu 2019 di Daerah Pemilihan (Dapil) Lowokwaru Kota Malang, Jatim.

Teguh merupakan mantan anggota DPRD Kota Malang dari Partai Gerindra yang divonis 4 tahun 2 bulan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dan sudah inkracht. Teguh bersama sejumlah anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus gratifikasi PAPBD Kota Malang Tahun 2015. Dari hasil rekapitulasi di tingkat kota kemarin (4/5), perolehan suara Teguh mengungguli 8 caleg dari Partai Gerindra yang bertarung di Dapil Lowokwaru. Sebab, Gerindra meraih satu kursi di dapil ini dan Teguh meraih suara terbanyak. Tapi, karena Teguh sudah divonis bersalah dan keputusannya inkracht, maka dia tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara perolehan suaranya dialihkan ke parpol. Dengan demikian, yang berhak menjadi legislator adalah caleg dengan perolehan suara di bawah Teguh.

Ketentuan itu sudah diatur dalam PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu sebagai mana diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 dan PKPU 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 30 Tahun 2018.

”Dalam PKPU sudah jelas, suara caleg ini langsung masuk parpol dan caleg di bawahnya yang dapat limpahan kursi,” kata Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Fajar Santoso seperti diberitakan Radar Malang (Jawa Pos Group) Minggu, 05 Mei 2019.

Seperti diketahui, di antara 529 caleg Kota Malang ada 13 yang tersandung ”tsunami politik” dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mereka adalah Arief Hermanto, Teguh Mulyono , Teguh Puji Wahyono, Suparno, , Mulyanto, dan Harun Prasojo. Semuanya dicabut hak politiknya selama lima tahun.(cak)

Post Terkait

banner 468x60