Senin, September 20, 2021
BerandaNewsRegionalRealisasi Anggaran COVID-19 Tersendat, NasDem Desak Bupati Jember Evaluasi Para Pejabat

Realisasi Anggaran COVID-19 Tersendat, NasDem Desak Bupati Jember Evaluasi Para Pejabat

NUSADAILY.COM – JEMBER – Belum serupiahpun dana penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember yang terpakai walaupun telah tersedia anggaran dalam jumlah besar menuai banyak sorotan. Termasuk dari partai penyokong pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

“Kami prihatin dengan kondisi ini, karena masyarakat yang sedang kesulitan butuh kehadiran dan perhatian dari pemerintah,” ujar Ketua DPD NasDem Jember, Marsuki Abdul Ghofur disela pembagian daging kurban kepada ratusan warga terdampak COVID-19, Kamis, 22 Juli 2021.

BACA JUGA: Terungkap Masih 0 Persen Realisasi Dana untuk Tangani COVID-19 oleh Pemkab Jember

Seperti diketahui, Pemkab Jember memiliki dana penanganan COVID-19 dari mulai dari dana alokasi umum (DAU) dan bagi hasil cukai tembakau senilai Rp160 miliar, pos belanja tidak terduga (BTT) APBD senilai Rp21 miliar, serta anggaran bantuan sosial senilai Rp28,1 miliar.

Namun, sampai tanggal 17 Juli 2021 sama sekali tiada anggaran yang pernah digunakan alias realisasi hanya 0 persen. Pemkab Jember hanya tercatat pernah membelanjakan Rp193,5 juta atau 0,69 persen dari alokasi bantuan sosial.

Marsuki mendesak Bupati Hendy menjadikan situasi tersebut sebagai bahan evalusi internal terhadap para pejabat dibawahnya. Dalam hal ini yang terkait erat menyangkut kinerja Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala BPBD.

“Supaya menjadi evaluasi oleh Bupati terhadap pejabat-pejabatnya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Penanggulangan COVID-19 ini sangat mendesak untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Jika ada pejabat tidak kompeten sebaiknya segera diganti,” tutur Marsuki.

Menurut Marsuki, baik buruknya penanggulangan COVID-19 bakal menjadi pertaruhan reputasi bagi Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun di mata publik. Apalagi, sekarang merupakan tahun pertama bagi keduanya berkesempatan menunjukkan kinerja melayani masyarakat.

Bupati Hendy sendiri sempat uring-uringan setelah mendapati serapan APBD secara umum sangatlah minim, yakni pada kisaran 20 persen. Artinya, anggaran yang dikeluarkan lebih dominan kebutuhan rutin pegawai daripada yang bersifat pelayanan publik.

Gara-gara tiadanya serapan anggaran untuk penanganan COVID-19, Bupati Hendy menggelar beberapa kali rapat. Dia menekankan agar pejabat terkait mempercepat realisasi anggaran, terutama yang menyangkut pemberian bantuan kepada warga terdampak pandemi.

BACA JUGA: NasDem Jember Bagikan Daging Kurban ke Warga Isoman, Guru Ngaji, Difabel, dan Janda

“Targetnya warga Jember yang tidak masuk data penerima bantuan Kemensos serta belum menerima bantuan paket beras cadangan pemerintah yang 100 ton dalam masa pandemi COVID-19,” katanya usai rapat tanggal 19 Juli 2021 lalu.

Dalam rentang antara tanggal 1 – 20 Juli 2021, tercatat ada 2.121 orang sebagai pasien baru yang terjangkit dan terpapar COVID-19, sebanyak 195 orang meninggal dunia, sejumlah 938 orang sembuh, dan sisanya masih dalam perawatan medis.

Sampai tanggal 21 Juli 2021, total keseluruhan terdapat 9.758 warga yang pernah terpapar dan terjangkit COVID-19, sebanyak 1.316 kasus aktif, ada 79 kasus suspek, tercatat 7.696 orang sembuh, dan 746 orang telah meninggal dunia.

Sehingga, Jember masuk kategori dalam level 3 untuk situasi pandemi COVID-19. Pasalnya, tergolong dalam klasifikasi terdapatnya 50 – 150 kasus COVID-19, ada 10 – 30 kasus yang dirawat di rumah sakit, dan 2 – 5 kasus meninggal untuk skala dari tiap 100.000 penduduknya. (sut/lna)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

AnyFlip LightBox Embed Demo

popular minggu ini

- Advertisement -spot_img

BERITA TERBARU

berita khusus

Pemkot Malang Alokasikan Dana Cukai Hasil Tembakau untuk Jaminan Kesehatan

NUSADAILY.COM - MALANG - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk program pemenuhan dan penyediaan...