Minggu, Desember 5, 2021

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalIni Jawaban Bupati Tanggapi PU Fraksi DPRD Banyuwangi Atas Perubahan APBD 2021

Ini Jawaban Bupati Tanggapi PU Fraksi DPRD Banyuwangi Atas Perubahan APBD 2021

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Sejumlah fraksi DPRD Banyuwangi memberikan catatan atas skema anggaran dalam Raperda Perubahan APBD Tahun 2021. Diantaranya berkenaan dengan menurunnya proyeksi pendapatan asli daerah senilai Rp 74,5 miliar serta alokasi anggaran bansos yang belum jelas peruntukkannya.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan jawaban atas PU fraksi-fraksi tersebut dalam sidang paripurna yang digelar DPRD setempat pada Senin malam, 27 September 2021.

Menurut Ipuk, proyeksi PAD bersifat dinamis dengan memperhitungkan kondisi riil perekonomian masyarakat. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19 tentu berdampak pada perekonomian masyarakat. 

“Target PAD yang dibebankan harus proporsional dengan situasi dan kondisi riil yang ada. Sedangkan kondisi faktual di lapangan sedang kurang mendukung yang nantinya dapat merubah skema belanja daerah,” kata Ipuk.

“Hal inilah yang kemudian menjadi dasar Pemkab Banyuwangi untuk menurunkan proyeksi PAD hingga Rp 74,5 miliar pada APBD Perubahan. Tentunya hal ini sudah melalui kajian dan proyeksi dari tim akademisi dan stakeholder lainnya,” tambahnya.

Meski ada penurunan target PAD, kata Ipuk, saat ini eksekutif tengah berupaya untuk melakukan optimalisasi dan segmentasi di sektor pajak demi terealisasinya target PAD yang ditetapkan setelah perubahan.

Terkait alokasi bantuan sosial pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak sebesar Rp 5 Miliar, kata Ipuk, merupakan penyediaan bansos yang tidak dapat direncanakan atas penanganan pandemi COVID-19 dan telah direalokasi untuk pemenuhan insentif guru ngaji.

BACA JUGA: Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Beri Catatan atas Raperda Perubahan APBD 2021

“Sudah kami realokasi untuk pemenuhan insentif guru ngaji,” katanya.

Selanjutnya, terkait keterlambatan pengajuan Raperda Perubahan APBD 2021, menurut Ipuk hal tersebut akan menjadi evaluasi eksekutif dan akan ditingkatkan pada masa mendatang.

Pihaknya akan memperhitungkan ketepatan pada tahapan dan jadwal proses Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi, dengan tetap berpedoman pada tahapan dan tata cara perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (ozi/lna)

BACA JUGA: DPRD Banyuwangi Tagih Janji Eksekutif Terkait Polemik THL

- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR