Selasa, Oktober 26, 2021
BerandaNewsRegionalDuh! 3.783 Orang Mati Masuk Daftar Penerima Uang dan Sembako COVID-19 Jember

Duh! 3.783 Orang Mati Masuk Daftar Penerima Uang dan Sembako COVID-19 Jember

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JEMBER – Salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap audit penyaluran bantuan oleh Satgas COVID-19 Jember sangat mencengangkan. Ternyata, terdapat sebanyak 3.783 orang sudah mati dalam rentang tahun 2000 hingga juli 2020, namun diklaim sebagai penerima bantuan berupa uang Rp100 ribu; dan bahan pokok seperti gula 1 Kg, beras 5 Kg, dan minyak goreng 2 liter.

Padahal, temuan tersebut masih sebatas dengan cara uji petik terhadap identitas penerima bantuan yang resmi ditetapkan oleh Pemkab Jember melalui 19 surat keputusan (SK) Bupati Jember Faida. Dengan kata lain, belum seluruhnya dari 228.541 orang penerima bantuan dicermati satu per satu.

BACA JUGA: Sekda Jember Beber Dirinya Dipecat Bupati Gara-Gara Bicara SE Mendagri ke Media

BPK mendapati 3.783 orang penerima bantuan itu telah mati berdasarkan dari daftar laporan Satgas COVID-19 Jember yang kemudian dicocokkan dengan data yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember.

Selebihnya, temuan BPK juga dari kinerja Satgas COVID-19 Jember yang diketuai langsung oleh Bupati Faida telah menyalurkan bantuan kepada 23.422 orang yang tanpa dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK), sebanyak 30.050 orang sebagai penerima dengan data kependudukan ganda, sebanyak 1.670 orang telah pindah keluar dari Jember dalam rentang tahun 2011 – 2019, sebanyak 326 orang berstatus PNS, sebanyak 91 orang personil TNI, dan 20 orang anggota Polri.

Semestinya, sasaran penerima adalah pedagang mlijo, pedagang lesehan, buruh tembakau, kuli panggul, pedagang los, fakir miskin, anak yatim, penyandang disabilitas, santri yang tidak mudik, pedagang di depan atau kantin sekolah, pekerja sektor perikanan, buruh tani, guru ngaji, tukang potong hewan, insan transportasi atau juru parkir, pegawai tidak tetap, dan guru tidak tetap.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, hal itu merupakan indikasi kinerja Pemkab Jember sangat buruk, dan bahkan menunjukkan terjadinya penyimpangan. Parlemen telah membentuk Panitia Khusus (Pansus), sehingga akan menindaklanjuti lebih mendalam terhadap temuan BPK.

Menurutnya, penanganan COVID-19 harus benar-benar transparan, tepat sasaran, dan dipertanggung jawabkan secara hukum. Sebab, negara telah memberi keistimewaan terhadap pemerintah daerah berupa keleluasaan melalui refocusing anggaran sejak wabah COVID-19 melanda pada Maret 2020 lalu.

“Bupati Jember sudah secara sepihak tanpa melibatkan DPRD untuk merencanakan alokasi anggaran COVID-19 sebanyak Rp479,4 miliar. Ternyata fakta temuan BPK sudah digambarkan jelas ada penyimpangan. Kami segera mengoptimalkan Pansus COVID-19 DPRD untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk menjelaskan kondisi dan apapun yang terjadi sebenarnya,” tegas Halim.

BACA JUGA: Astaga!!! Ribuan Bansos COVID-19 Milik Pemkab Jember Masih Mengendap di Gudang

Halim menjelaskan, dari dokumen audit BPK yang juga diterima oleh DPRD terdapat banyak lagi hal-hal penyimpangan terkait anggaran COVID-19 Jember. Bukan hanya pada sasaran penerima bantuan, melainkan juga pada proses pengadaan barang.

“Dikarenakan signifikansi temuan-temuan maka, belanja penanganan COVID-19 tahun anggaran 2020 oleh Pemkab Jember dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material,” pungkasnya membacakan kesimpulan yang tertera dalam dokumen audit BPK. (sut)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Istri Selingkuh, Suami Bawa Alat Berat Hancurkan Rumah😱##tiktokberita

♬ kau curangi cintaku - Milan indramayu