Selasa, Oktober 26, 2021
BerandaNewsRegionalDraft Revisi Perwali Kota Malang Soal Prokes Covid-19 Sedang Difinalisasi

Draft Revisi Perwali Kota Malang Soal Prokes Covid-19 Sedang Difinalisasi

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bergerak cepat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Mereka langsung membuat turunan aturan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwali) Malang Nomor 19 Tahun 2020. Draft revisi tersebut saat ini sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

“Sudah tahap finalisasi (Perwali). Sudah kami kirimkan (draft Perwali) Pemprov Jatim,” terang Wali Kota Malang, Sutiaji.

Draft revisi Perwali tersebut memuat sanksi bagi warga yang tak menerapkan protokol kesehatan, terutama yang tidak memakai masker. Namun, Sutiaji tidak menjelaskan secara rinci sanksi apa saja yang akan diberlakukan kepada masyarakat dalam Perwali tersebut. Yang jelas, kata Sutiaji, revisi Perwali tersebut merupakan langkah Pemkot Malang untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Sanksi Bersih-Bersih Masjid karena Tak Pakai Masker Segera diatur Perwali

“Inpres tersebut kami detailkan lagi di Perwali, punishment-nya ada di sana,” ujar dia.

Gencarkan Sosialisasi Masker

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata, mengatakan pekan ini terus menggencarkan sosialisasi penggunaan masker kepada warga Kota Malang.

“Rencananya penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat akan dimulai minggu depan. Dimana kegiatan itu akan dilakukan selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 24 Agustus hingga 24 September 2020,” kata dia.

BACA JUGA: Polresta Malang Kota Gelar Razia Masyarakat Tak Bermasker

Penegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19, ujar Leo mulai dilakukan kepada masyarakat pada pekan depan dengan memberlakukan sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan, masih menunggu rumusan dari Perwali.

“Sehingga dalam hal ini kami berpatokan kepada Perwali yang dikeluarkan oleh Walikota. Patokan kami ada disana (dalam Perwali). Dan kami akan melakukan kegiatan ini secara bersama sama dengan Kodim dan Satpol PP,” jelas dia.

Turunan Inpres

Penegakan aturan tersebut juga disambut oleh DPRD Kota Malang. Mereka akan membuat turunan Inpres tersebut menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Namun, masih menunggu pengajuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Untuk diturunkan, harus ada masukan dan pengajuan dari Pemkot terlebih dahulu dan akan dipertajam melalui Peraturan Wali Kota Malang (Perwal) dulu,” terang Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.

Setelah dipertajam melalui Perwali, atuean tersebut akan diperkuat menjadi Perda dengan sanksi yang lebih ketat. Namun, aturan tersebut akan disesuaikan dengan potensi kearifan lokal yang ada di Kota Malang.

“Perda ini hanya turunan dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Sehingga, diharapkan, Perda terkait penanganan covid-19 ini akan seleaai maksimal bulan Oktober,” imbuh dia.

Sampai saat ini, pihaknya masih belum menentukan sanksi dalam aturan tersebut.

“Kami belum melihat naskah akademiknya. Jika nanti sudah dilempar ke dewan, kami akan bentuk pansus untuk itu,” kata Made.

Namun, garis besarnya, Perda tersebut akan berisi tentang penegakan disiplin untuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, ada juga kewajiban untuk melakukan vaksin bagi setiap warga Kota Malang jika vaksin tersebut sufah resmi diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

“Biaya untuk vaksin tersebut akan ditanggung oleh APBD, diambil dari Belanja Tak Terduga (BTT) yang sudah dianggarkan senilai Rp 258 miliar. Jika tidak disiplin, akan diterapkan sanksi tegas,” pungkas dia.(nda/lna)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com

Istri Selingkuh, Suami Bawa Alat Berat Hancurkan Rumah😱##tiktokberita

♬ kau curangi cintaku - Milan indramayu