Senin, Oktober 18, 2021
BerandaNewsPPKM Darurat: Alamat Bakal Nunggak Kontrakan dan Cicilan Motor

PPKM Darurat: Alamat Bakal Nunggak Kontrakan dan Cicilan Motor

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Hari ini, Sabtu 3 Juli 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se-Jawa Bali resmi diterapkan.

Pembatasan ditetapkan mulai dari work from home (WFH) 100 persen bagi sektor non essential, menutup mal dan pusat perbelanjaan, menutup semua tempat ibadah dan fasilitas umum, serta melarang restoran atau pedagang kaki lima (PKL) melayani makan di tempat.

Kebijakan pemerintah menetapkan PPKM Darurat ini pun mendapat respons beragam dari masyarakat. Beberapa dari mereka mengaku pasrah namun khawatir, ada pula yang menolak, hingga memahaminya sebagai bentuk lockdown.

Salah seorang pedagang bubur ayam kaki lima yang ditemui di kawasan Mampang, Basirin (30), memahami PPKM Darurat sebagai lockdown.

“Denger-denger sih mau lockdown lagi. Cuman kan nggak tahu, pastinya belum tahu,” kata Basirin saat ditemui di lapaknya.

Basirin mengaku sejak pandemi melanda dagangannya kurang laku. Saat mendengar kabar PPKM Darurat itu ia merasa bahwa hidupnya akan lebih sengsara. Padahal, ia mesti menghidupi anak dan istrinya di kontrakan.

“Lebih sengsara lagi, yang jelas lebih tambah parah. Bisa nunggak kontrakan lagi,” tuturnya.

Salah seorang penjual bubur Basirin khawatir hidupnya akan bertambah sengsara karena PPKM Darurat, Jumat (2/7). (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Sejak pandemi, Basirin mengaku kerap menunggak membayar kontrakan. Saat mendengar PPKM Darurat, ia terbesit untuk pulang ke kampung halaman.

Namun, Basirin bimbang. Jika pulang, ia tetap harus membayar kontrakan sementara biaya untuk bertahan hidup di ibu kota cukup tinggi. Sementara ia sudah merasa lelah secara fisik maupun pikiran karena dagangannya sepi pembeli.

“Kan capek tenaga capek pikiran, serba bingung,” ujar Basirin.

Sementara salah seorang karyawan swasta Ahmad Taufiq (24) menilai tindakan pemerintah yang kerap berganti-ganti kebijakan menimbulkan kesan bahwa itu hanya basa basi.

Menurutnya, pemerintah cenderung lebih mempedulikan pertumbuhan ekonomi daripada keselamatan warganya.

Hal ini terlihat saat kasus penularan menurun pemerintah, tahun lalu, mengambil kebijakan PSBB Transisi. Selain itu, pemerintah juga tidak tegas melarang mudik dan tidak menutup pintu masuk dari luar negeri.

“Langkah pembatasan yang diambil pemerintah selama ini sangat terkesan basa-basi,” kata Taufiq.

Karyawan swasta Ahmad Taufiq khawatir PPKM Darurat akan membuat PHK meningkat, Jumat (2/7). (Foto: CNN Indonesia/Syakirun Niam)

Sebagai karyawan swasta, Taufiq juga merasa khawatir akan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, berbeda dengan pembatasan tahun lalu, pembatasan PPKM Darurat ini diberlakukan saat ekonomi belum pulih. Sehingga, dampak ekonomi akibat PPKM Darurat akan sangat terasa dan bukan tidak mungkin akan ada peningkatan PHK.

“Padahal yang kemarin sempat ter-PHK saja masih banyak yang belum kembali bekerja,” ujarnya.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Sementara itu, salah seorang driver ojek online Muhammad Shofi (23) mengaku memahami PPKM Darurat seperti aturan PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta 2020 lalu.

Meski mengaku pasrah dan menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah, kebijakan pengetatan biasanya akan berdampak terhadap pendapatannya.

“Perubahannya drastis banget. Jadi itu ada penurunan mungkin bisa sampai 50 persen,” kata Shofi saat ditemui di trotoar Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tukang ojek online Muhammad Shofi mengaku pasrah dan mengikuti keputusan pemerintah meski pendapatannya bisa turun 50 persen. (Foto: CNN Indonesia/Syakirun Niam)

Menurut Shofi, tukang ojek online bergantung pada jumlah orderan yang didapatkan dalam sehari.

Pada hari normal, biasanya driver ojek online menyelesaikan 10 trip atau perjalanan. Menurutnya rekan-rekan ojek online-nya khawatir hanya bisa mendapatkan satu hingga dua orderan dalam sehari.

“Padahal ada yang sudah keluarga kan. Kalau yang masih single sih nggak masalah,” ujarnya.

Salah satu marbot masjid Baiturrahman Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Asmat, menolak keputusan pemerintah menutup tempat ibadah selama PPKM Darurat.

“Masalah tutup total sih kurang bagus. Itu (penutupan tempat ibadah) kan masing-masing hak orang. Kalau mau tutup silakan tutup, kita hak pendapat sih masjid dibuka,” kata Asmat saat ditemui di serambi masjid belum lama ini.

Ia meyakini bahwa masjid merupakan tempat yang suci sehingga tidak ada penularan virus. Sejak masuk masjid, orang-orang mencuci tangan atau mengambil air wudu.

Marbot Masjid Baiturrohman Saharjo, Asmat, tidak sepakat tempat ibadahnya ditutup selama PPKM Darurat. (Foto: CNN Indonesia/Syakirun Niam)

Asmat protes masjid harus ditutup sementara pasar tetap dibuka. Menurutnya, penyebaran penyakit justru terjadi di pasar, bukan di masjid.

“Masjid nggak bakal kena virus kan tempat suci, bersih,” kata Asmat.

Menurutnya, ibadah di masjid tetap bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pihak masjid telah menyiapkan tempat cuci tangan dan menyemprot disinfektan.(han)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Meski Usia Baru Seumur Jagung, Kota Batu Bertabur Prestasi

NUSADAILY.COM - KOTA BATU - Kota Batu masih berusia relatif muda dibandingkan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Tepat di hari ini, Minggu (17/10), kota...