Percepat Penyerahan PSU, DPKPP Gandeng Kejari Kota Batu

  • Whatsapp
Kepala DPKPP, Bangun Yulianto dan Kajari Batu, Supriyanto menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) berkaitan dengan pendampingan hukum dalam percepatan program penyerahan PSU dari pengembang perumahan.
Kepala DPKPP, Bangun Yulianto dan Kajari Batu, Supriyanto menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) berkaitan dengan pendampingan hukum dalam percepatan program penyerahan PSU dari pengembang perumahan.
banner 468x60

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Tahun 2021 ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menargetkan 40 prasarana sarana umum (PSU) dari pihak pengembang perumahan harus diserahkan ke Pemkot Batu. Kewajiban penyerahan PSU oleh pengembang telah diamanatkan dalam aturan yang diterbitkan pemerintah pusat. Menindaklanjuti aturan dari pusat Pemkot Batu bersama DPRD telah mengesahkan Perda Kota Batu nomor 4 tahun 2020 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU.

Tanpa adanya penyerahan fasos dan fasum kepada pemda, maka ada indikasi tindak pidana korupsi karena sama saja dianggap menguasai aset publik yang seharusnya dikelola pemda. Penyediaan PSU ini juga untuk menambah ketersedian ruang terbuka hijau (RTH). Sementara, sesuai target yang diberikan KPK tahun 2024 mendatang seluruh pengembang wajib menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.

Kepala DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto mengatakan dari target 40 PSU di tahun ini, masih ada 14 pengembang yang masih menyerahkan PSU namun dalam tahap administrasi. Berdasarkan data yang disodorkan DPKPP, 14 pengembang yang menyerahkan tahap administrasi PSU meliputi Kingspark 8, Kusuma Pesanggrahan, Kusuma Pinus, Kayana Regency, Grand Mutiara Residance, Permata Garden Regency, Emerald Villas bawah, Emerald Villas atas, Mutiara Residance, Kusuma Hill, Griya Taman Asri, Oma Batu Residance, Darma Permata Residance dan Maharaja Village.

“Dari 14 pengembang itu 9 di antaranya masih dalam proses penyerahan fisik. Pada proses ini butuh kordinasi dengan BPN untuk mengukur lahan PSU yang akan diserahkan beserta penerbitan sertifikat atas nama Pemkot Batu,” urai dia dilansir Nusadaily.com.

Minimnya penyerahan PSU dari pihak pengembang, membuat DPKPP Kota Batu menempuh jalur non litigasi bekerja sama dengan Kejari Kota Batu. Hal ini untuk mempercepat penyerahan PSU ke Pemkot Batu. Sehingga apa yang diamanatkan KPK terkait penyerahan fasos dan fasum perumahan ke Pemkot Batu dapat terealisasi.

Menurutnya, dengan kerja sama dengan Kejari itu, dapat membantu DPKPP dalam menjalankan tugas mempercepat penyerahan PSU. Kejaksaan dapat mengambil peran sebagai konsultan hukum berkenaan hal itu, agar dapat meminimalisir celah kesalahan prosedural hukum.

Apalagi ada beberapa kendala yang menghambat penyerahan PSU. Ia mengungkapkan, kendala yang dihadapi dalam penyerahan PSU yakni perizinan perumahan masih berinduk pada Kabupaten Malang, sebelum Kota Batu menjadi daerah otonom. Para pengembang ini membangun ketika Kota Batu masih menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Sehingga dibutuhkan pula untuk berkoordinasi dengan Pemkab Malang untuk menelusuri berkas perizinannya.

“Bahkan ada beberapa pengembang yang telah tutup tapi perumahannya masih ada. Nah jika memang mentok, terpaksa kami minta masukan dari kejaksaan untuk memberikan solusi langkah hukum. Apa yang sekiranya bisa dilegalkan,” papar dia.

Sementara itu, Kejari Kota Batu, Supriyanto mengatakan, pendampingan hukum kepada DPKPP, sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemkot Batu, merupakan bentuk pendampingan hukum dalam aspek tata usaha negara. Apalagi penyerahan PSU ini merupakan program nasional yang diamanatkan dalam perundang-undangan. 

“Bahkan pemda dipatok target untuk segera menyelesaikan penyerahan PSU dari pengembang. Kami bersama OPD terkait, ikut ambil bagian mewujudkan kelancaran dan mempercepat penyerahan PSU,” kata Supriyanto. (wok/wan)