Minggu, Oktober 17, 2021
BerandaNewsMetropolitanAda 898 Pemohon Izin dan Non-Izin PTSP di Kepulauan Seribu

Ada 898 Pemohon Izin dan Non-Izin PTSP di Kepulauan Seribu

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Ada sebanyak 898 pemohon dari warga Kabupaten Kepulauan Seribu yang mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan cara “menjemput bola”.

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPM PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu, Erwin mengatakan, melalui keterangannya, Jumat, mengatakan, sebanyak 898 pemohon itu untuk layanan PTSP, kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan sejumlah layanan lainnya.

BACA JUGA:Siap Diterapkan Bulan Juli Mendatang, Disnaker-PMPTSP Kota Malang Bakal Gelar Simulasi OSS RBA

“Sampai bulan September ini, jumlah permohonan perizinan dan non-perizinan mencapai 898 pemohon. Sebanyak 866 permohonan melayani dengan pelayanan terpadu keliling pulau, dan 32 permohonan melalui daring dan luring,” katanya.

Erwin mengatakan, berkas permohonan yang paling banyak memohonkan yakni terkait unit pelayanan pemungutan pajak daerah (UPPPD) mencapai 200 permohonan.

Kemudian, surat izin kapal dari KSOP sebanyak 169 permohonan, pembuatan NPWP pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebanyak 131 permohonan. Surat izin usaha perdagangan dari PTSP mencapai 117 permohonan, pembuatan akta lahir dan KTP Elektronik Dukcapil sebanyak 86 permohonan.

“Ada juga Izin praktik dokter sebanyak 32 permohonan, surat catatan kepolisian 80 permohonan. Serta puluhan permohonan izin dan non-izin lain di pertanahan, imigrasi, dan pengadilan agama,” kata Erwin.

Ia menambahkan, pelayanan jemput bola atau pelayanan terpadu keliling (PTK) ini meningkat selama pandemi di pulau permukiman enam kelurahan. Dari dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

BACA JUGA:Pelindo II Bantu Pengolahan Sampah di Kepulauan Seribu

Menurut Erwin, sejak kasus COVID-10 meningkat lagi lagi pada Juli, UPPM PTSP berkeliling pulau bersama beberapa instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian, untuk memberikan pelayanan publik kepada masyakat.

“Jadi masyarakat lebih banyak yang mengajukan permohonan melalui pelayanan terpadu keliling. Kami berkomitmen memberikan layanan izin dan non-izin secara cepat dan bebas pungli,” katanya.(int5)

- Advertisement -spot_img

BERITA POPULAR

AnyFlip LightBox Embed Demo

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

berita khusus

Gerakan Gempur Rokok Ilegal yang Digalakkan Bea Cukai Sasar Desa Olean

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Gerakan gempur rokok ilegal (GGRI) yang digalakkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo Bea Cukai Jember serta Kejari menyasar...