Membaca Kepentingan Jahat di Bab X RUU Ciptaker

  • Whatsapp
kepentingan jahat bab x RUU Ciptaker
Bhima Yudhistira Adhinegara. Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Bhima for nusadaily.com
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JAKARTA- Ada kepentingan jahat di Bab X RUU Ciptaker yang tak diketahui publik. Selama ini Bab X tentang “investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional” itu tak pernah muncul. Padahal, Bab X rancangan undang-undang ini akan melahirkan lembaga “maha” superior di Indonesia yang melebihi Presiden RI, namanya Lembaga Pengelola Investasi.

BACA JUGA: Silahkan Download, Ini Bab X RUU Ciptaker dan Draft Utuhnya

"
"

Baca Juga

"
"

Ya, Bab X RUU Ciptaker ini berada di halaman 654 hingga halaman 665 draft RUU. Bagian kesatu terdiri dari tiga paragraf. Paragraf pertama membahas tentang investasi pemerintah pusat, terdiri dari pasal 146 sampai dengan pasal 155. Lantas paragraf kedua membahas Lembaga Pengelola Investasi, mulai dari pasal 156 sampai dengan pasal 159.

Sedangkan paragraf 3 Bab X RUU Ciptaker membahas pertanggungjawaban pusat/pengurus lembaga. Terdiri dari pasal 160. Pasal ini terdiri dari empat point. Lalu masuk ke bagian kedua tentang kemudahan proyek strategis nasional. Bagian ini menampung satu pasal, yakni pasal 161 yang memiliki empat ayat.

Bhima Yudhistira Adhinegara peneliti dari INDEF menjelaskan hal itu, ketika diwawancarai nusadaily.com, Kamis (22/7/2020. Jika ditanya apakah dalam Bab X RUU Ciptaker ini ada roh jahat ekonomi, dia tak sepakat. Bahasa roh terlalu spiritual dan mistik. Sehingga susah dihitung pakai kalkulasi ekonomi. Yang lebih tepat adalah ada kepentingan jahat di Bab X RUU Ciptaker tersebut.

“Iya bisa (disebut ada kepentingan jahat, red). Ada upaya untuk memanfaatkan aset negara untuk kepentingan kelompok,” tegas Alumni Universitas Gadjah Mada ini kepada induk imperiumdaily.com ini terkait Bab X RUU Ciptaker.

Kewenangan Menkeu di Bab X RUU Ciptaker

Pada pasal 146 Bab X RUU Ciptaker ayat 2, Menteri Keuangan disebut sebagai representasi tertinggi dalam kaitan investasi. Dia membawahi lembaga (Lembaga Pengelola Investasi, red) yang bersifat sui generis. Yakni lembaga yang memiliki kelas tersendiri, sehingga bisa diartikan tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk lembaga lainnya. 

Dalam Bab X RUU Ciptaker, Menkeu adalah Ketua merangkap anggota, sekaligus Dewan Pengarah dari Lembaga Pengelola Investasi itu. Dan satu-satunya anggotanya sebagai pengurus lembaga adalah Menteri BUMN. Menkeu juga Bendahara Umum Negara dan lembaga yang memiliki wewenang, penempatan dana, mengelola aset, kerjasama dengan trust fund, menentukan calon mitra investasi, memberi dan menerima pinjaman serta menata aset.

“Ya karena di pasal-pasal Bab X RUU Ciptaker memberikan banyak celah untuk melakukan korupsi,” tegas peraih gelar master dari Universitas Bradford, Inggris ini.

Lantas jika ditanya apakah draft ini ada titipan dari asing. Bhima menegaskan jawabannya, bahwa dia belum menganalisa sampai ke sana.(cak)

Post Terkait

banner 468x60