La Nyalla Minta Kasus Penipuan Pinjaman Online Ditangani Serius

  • Whatsapp
la nyalla pinjaman
Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Maraknya kasus penipuan berkedok pinjaman online belakangan ini menjadi perhatian Serius Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Dirinya mengatakan, jerat hukum harus disiapkan pada kasus transaksi digital tersebut untuk memberikan rasa jera terhadap para pelakunya. Serta harus ada upaya hukum agar masyarakat tidak terus menerus dirugikan.

Baca Juga

“Kasus transaksi digital dan penipuan dengan modus pinjaman online masih terus terjadi. Sayangnya belum ada penanganan khusus untuk menekan kasus ini. Bahkan kasus ini terkesan luput dari perhatian publik. Padahal masyarakat yang dirugikan sangat banyak,” katanya, Sabtu 16 Januari 2021.

BACA JUGA: Ketua DPD RI Ingin Pasar Dukung Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Menurut La Nyalla, masalah ini semakin marak mengingat transaksi digital bukan sekadar alternatif selain transaksi offline, tapi sudah menjelma menjadi gaya hidup.

“Apalagi yang ditawarkan adalah kemudahan dalam proses pencairan. Padahal, masyarakat tidak sadar jika transaksi ini terdapat risiko terjerat penipuan,” jelasnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jatim ini mengaku mendapatkan informasi mengenai banyaknya penawaran pinjaman online yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan yang tidak terdaftar dan pada akhirnya menjerat dan menipu.

Selain itu, transaksi digital menawarkan barang yang ujungnya menipu dengan model transfer uang melalui rekening.

“Banyak masyarakat belum menyadari kriteria lembaga yang sebenarnya berhak memberikan penawaran pinjaman online. Atau lembaga keuangan apa saja yang sudah terdaftar, baik di OJK maupun pihak lain. Kondisi ini yang dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

BACA JUGA: Gempa Majene, La Nyalla Berharap Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi

La Nyalla menyatakan dengan tegas jika lembaga-lembaga yang belum terdaftar tersebut sedang berupaya melakukan kejahatan. Sayangnya, kejahatan model ini belum banyak tersentuh oleh hukum.

“Untuk itu, saya meminta OJK dan Kepolisian untuk menertibkan hal ini agar tidak terus menerus merugikan masyarakat. Apalagi sudah ada Undang-Undang ITE yang bisa dikenakan kepada pelaku dan ada Undang-Undang tentang OJK yang memberikan kewenangan untuk menertibkan,” katanya.(sir/lna)