Kamis, September 29, 2022
BerandaNewsDana Covid-19 Rp 272,1 Triliun, Presiden Ingatkan Jangan Korupsi

Dana Covid-19 Rp 272,1 Triliun, Presiden Ingatkan Jangan Korupsi

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Presiden Jokowi kembali mengingatkan para pejabat negara untuk tidak bermain-main dengan uang negara alias korupsi. Pasalnya, pemerintah kembali mengelontorkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 272,1 triliun. Ia pun meminta penyalahgunaan tata kelola keuangan alias korupsi agar ditindak secara tegas.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Saya tegaskan bahwa pemerintah tak main-main dalam soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola baik didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, niat korupsi, ada mensrea, maka silakan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan masyarakat dijaga,” tegas Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah melalui teleconference, Senin 15 Juni 2020.

Selain presiden, Wapres KH. Maruf Amin juga ikut hadir dalam Rakornas Pengawasan Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference di Kediaman Resmi Wapres. Acara juga diikuti oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur dari seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung di TVRI.

Diketahui, pemerintah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen. Biaya penanganan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun

Diingkatkan Jokowi, pentingnya pencegahan tidak pidana korupsi, terutama menyangkut dana penanggulangan COVID-19 yang mencapai Rp 677,2 trilun. Karenanya, Jokowi meminta kepada penegak hukum yaitu Polri, KPK, dan kejaksaan agar menegakkan hukum secara adil dan tidak menangkap orang yang tak bersalah.

“Tugas Bapak Ibu para penegak hukum polisi, kejaksaan, KPK, penyidik, PNS adalah menegakkan hukum. Tetapi juga jangan gigit orang yang tak salah, jangan gigit yang tak ada mensrea, jangan tebarkan ketakutan ke pelaksana dalam jalankan tugasnya,” ujarnya

Jokowi mengingatkan keberadaan BPKP, inspektorat, dan LKPP sebagai aparat internal pemerintah yang fokus dalam pencegahan tata kelola keuangan. Selain itu, kerja sama sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal BPK juga harus terus dilakukan.

“Sinergi aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus dilanjutkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balances lembaga dan dukungan masyarakat Indonesia, kita yakin bisa kerja lebih baik tangani masalah,” pungkasnya.

Sebagaimana dilansir dalam siaran pers Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tema Rakornas kali ini diambil terkait dengan luasnya aspek langkah kebijakan serta besarnya pengalokasian anggaran dalam penanganan Covid-19.

Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi antara APIP, Pemeriksa Eksternal dan APH melalui suatu forum bersama. Agar seluruh pihak dapat bergerak dengan selaras dan mendorong Indonesia keluar dari kondisi sulit ini.(hud)

BERITA KHUSUS

Tujuh Poktan Situbondo Bakal Dapat Bantuan Alat Jemur Tembakau

NUSADAILY.COM - SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelontorkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022 sekitar Rp180 juta. Duit jumbo...

BERITA TERBARU

Eks Bek MU Sarankan Harry Maguire Kunjungi Psikolog

NUSADAILY.COM - LONDON - Harry Maguire disarankan mengunjungi psikolog. Bek asal Inggris itu dinilai butuh bantuan untuk bisa bermain lebih baik. Maguire baru saja dikecam...

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Presiden Jokowi kembali mengingatkan para pejabat negara untuk tidak bermain-main dengan uang negara alias korupsi. Pasalnya, pemerintah kembali mengelontorkan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 272,1 triliun. Ia pun meminta penyalahgunaan tata kelola keuangan alias korupsi agar ditindak secara tegas.

“Saya tegaskan bahwa pemerintah tak main-main dalam soal akuntabilitas, pencegahan harus diutamakan, tata kelola baik didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, niat korupsi, ada mensrea, maka silakan Bapak Ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan masyarakat dijaga," tegas Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah melalui teleconference, Senin 15 Juni 2020.

Selain presiden, Wapres KH. Maruf Amin juga ikut hadir dalam Rakornas Pengawasan Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference di Kediaman Resmi Wapres. Acara juga diikuti oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur dari seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung di TVRI.

Diketahui, pemerintah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen. Biaya penanganan Covid-19 yang tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun

Diingkatkan Jokowi, pentingnya pencegahan tidak pidana korupsi, terutama menyangkut dana penanggulangan COVID-19 yang mencapai Rp 677,2 trilun. Karenanya, Jokowi meminta kepada penegak hukum yaitu Polri, KPK, dan kejaksaan agar menegakkan hukum secara adil dan tidak menangkap orang yang tak bersalah.

“Tugas Bapak Ibu para penegak hukum polisi, kejaksaan, KPK, penyidik, PNS adalah menegakkan hukum. Tetapi juga jangan gigit orang yang tak salah, jangan gigit yang tak ada mensrea, jangan tebarkan ketakutan ke pelaksana dalam jalankan tugasnya,” ujarnya

Jokowi mengingatkan keberadaan BPKP, inspektorat, dan LKPP sebagai aparat internal pemerintah yang fokus dalam pencegahan tata kelola keuangan. Selain itu, kerja sama sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal BPK juga harus terus dilakukan.

“Sinergi aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus dilanjutkan. Dengan sinergi dan sekaligus check and balances lembaga dan dukungan masyarakat Indonesia, kita yakin bisa kerja lebih baik tangani masalah,” pungkasnya.

Sebagaimana dilansir dalam siaran pers Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tema Rakornas kali ini diambil terkait dengan luasnya aspek langkah kebijakan serta besarnya pengalokasian anggaran dalam penanganan Covid-19.

Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi antara APIP, Pemeriksa Eksternal dan APH melalui suatu forum bersama. Agar seluruh pihak dapat bergerak dengan selaras dan mendorong Indonesia keluar dari kondisi sulit ini.(hud)