Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Harus Melalui Empat Persetujuan

  • Whatsapp
Mendikbud Nadiem Makarim (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan, rencana mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka di wilayah zona hijau dan kuning, tidak serta merta langsung dilaksanakan.

Nadiem lantas membeberkan Empat persetujuan yang harus dipenuhi, untuk mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka di wilayah yang masuk kategori zona hijau dan kuning.

Baca Juga

Pertama, harus melalui persetujuan dari pemda atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah.

Kedua, persetujuan kepala sekolah setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan ketat.

BACA JUGA: Nadiem Makarim: Pendidikan Bukan di Sekolah Saja

Kemudian, ketiga, adanya persetujuan wakil orang tua atau komite sekolah, meski kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Terakhir, keempat, adanya persetujuan dari orang tua peserta didik.

“Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa,” jelas Nadiem, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2020.

Dilakukan Bertahap

Selanjutnya, tidak hanya itu, penerapan pembelajaran pun akan dilakukan secara bertahap. Peserta didiknya, disyaratkan sebanyak 30 hingga 50 persen, dari standar peserta didik per kelas. Untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dengan standar awal 28 hingga 36 peserta didik per kelas, kedepan di isi oleh 18 peserta didik.

“Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi. Dengan sistem pergiliran rombongan belajar (Shift), yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan,” bebernya melansir laman resmi BNPB.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyayangkan keputusan pemerintah mengizinkan pembelajaran secara tatap muka pada zona kuning yang sangat berisiko bagi anak-anak. Berdasarkan data Satuan Tugas Covid-19, sebesar 43 persen, peserta didik di 249 kota dan kabupaten yang bakal diizinkan membuka sekolah.

BACA JUGA: Pemkot Malang Siapkan Skema Masuk Sekolah Tatap Muka

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, semestinya hak hidup dan hak sehat lebih diutamakan dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

“Apalagi, dokter Yogi dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), dalam rapat koordinasi dengan Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa anak-anak yang terinfeksi Covid-19, ada yang mengalami kerusakan pada paru-parunya. Anak juga berpotensi menularkan Covid-19 ke nenek atau kakek, kematian berpotensi akan meningkat terus, penularan berjalan terus. Lalu, kapan pandemi akan berakhir,” beber Retno.(via/lna)

Post Terkait

banner 468x60