Protes Tak Kunjung Didengar, Warga Desak Satpol PP Bongkar Tower Seluler Bentuk Cerobong Asap di Kota Malang

  • Whatsapp
tower malang
Tower seluler ilegal berbentuk cerobong asap yang dikeluhkan warga Warga RT 10 RW 05 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen, Kota Malang. (Image: RRI.co.id)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Warga Jalan Sawo, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang tak berhenti menuntut ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan pembongkaran terhadap tower seluler ilegal berbentuk menyerupai cerobong asap yang berdiri di kawasan tersebut.

Senin (14/6/2021), sejumlah warga kembali melayangkan protes dan mendesak jajaran Satpol PP Kota Malang untuk melakukan pembongkaran. Sebab, hal ini sudah dikeluhkan warga selama bertahun-tahun.

Baca Juga

BACA JUGA: Tower Seluler Bentuk Cerobong Asap Gegerkan Warga Kota Malang

Diketahui, pernyataan protes warga tersebut dimulai pada 11 April 2013, sejumlah warga telah membuat surat pernyataan menolak pembangunan tower tersebut kepada Ketua RT 10, RW 05.

Kemudian, pada tanggal 1 Mei 2013, terjadi sosialisasi antara PT Tower Bersama Group dengan warga. Hasilnya, warga menolak pendirian tower di pemukiman padat penduduk.

Setelah itu, tanggal 20 Mei 2013, Ketua RT 05 mengirimkan surat kepada Lurah Bareng perihal pendirian tower di Jalan Sawo Nomor 22 Malang, yang isinya warga tetap menolak pendirian tower tersebut.

Lantaran tak diindahkan, pada tanggal 13 Juli 2014, warga mengirimkan surat permohonan pembongkaran pembuatan tower kepada Satpol PP Kota Malang, Dinas Kominfo, KDPU PBB Malang, yang ditembuskan kepada Wali Kota Malang, Camat Klojen dan Lurah Bareng.

Selanjutnya, pada tanggal 27 November 2014, warga mengirim surat permohonan pembongkaran tower, ditujukan kepada Inspektorat Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, Dinas Kominfo, KDPU PBB Kota Malang, dengan tembusan surat kepada Wali Kota Malang, Camat Klojen dan Lurah Bareng.

Masih tak diindahkan, pada tanggal 17 Agustus 2015, warga Kembali mengirim surat permohonan pembongkaran tower yang ditujukan kepada Kepala BPTT Malang, dengan tembusan surat kepada: Wali Kota Malang, Kapolres Malang Kota, DPRD Kota Malang, Kepala Satpol PP Kota Malang, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Kepala DPUPR Kota Malang, Kepala TGB kota Malang, Camat Klojen, Lurah Bareng, Ketua RW.05, Drs Madjah (pemilik Lahan, Surat Kembali karena alamat tidak diketemukan).

Wacana Bakal Dibongkar

Tak berhenti sampai disitu, pada tanggal 5 Oktober 2015, warga mengirim surat permohonan pembongkaran tower kepada DPRD Kota Malang dan menghadap langsung kepada Wali Kota Malang (era Abah Anton) dan Kapolres Malang Kota, yang hasilnya adalah Pembongkaran Tower.

Setelah enam tahun tak ada kabarnya, pada tanggal 22 April 2021 lalu, warga kembali mengirim surat pengaduan perihal tower, yang ditujukan kepada Sutiaji, Wali Kota Malang.

Masih saja tak membuahkan hasil, tanggal 10 Mei 2021 lalu, warga kembali mengirim surat kepada Wali Kota Malang, Sutiaji, yang menanyakan perihal pembongkaran tower.

Kemudian, pada tanggal 17 Mei 2021, warga menyampaikan surat, yang ditemui oleh Skretaris Kecamatan Klojen terkait pembongkaran tower. Selanjutnya, tanggal 20 Mei 2021, warga mengirim surat dan menemui langsung Kepala Satpol PP, meminta pembongkaran tower.

Merasa diabaikan, tanggal 24 Mei 2021, warga kembali mengirim surat dan ingin menghadap langsung, yang ditujukan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji perihal permohonan pembongkaran tower.

Selanjutnya, tanggal 25 Mei 2021, warga mengirim Surat Jawaban atas Undangan Satpol PP, warga tidak dapat hadir memenuhi undangan karena bertepatan dengan acara lain. Isi surat tersebut yaitu, warga tetap menolak dan meminta pembongkaran tower seluler tersebut.

“Seharusnya, tanggal 11 Juni 2021 kemarin, Satpol PP Kota Malang menyampaikan jadwal tanggal pembongkaran, bukan hanya klarifikasi yang dilakukan sejak delapan tahun lalu,” tegas Perwakilan Warga Terdampak, Hari Prasetyo, Senin (14/6/2021).

BACA JUGA: BTS Diduga Tak Berizin di Bantur Kabupaten Malang Segera Ditertibkan Satpol PP

Untuk itu, pihaknya mendesak Satpol PP Kota Malang untuk tegas melakukan pembongkaran. Sebab, warga sekitar merasa cemas akan keselamatan mereka.

“Jangan pertaruhkan kecemasan, ancaman keselamatan yang sudah jelas-jelas kami rasakan dan alami selama delapan tahun dan tidak bersedia membongkar tower hanya untuk melaksanakan perda lama ataupun perda baru,” kata dia.

Dia berharap, Pemkot Malang bisa tegas mengambil sikap sebelum terjadi korban jiwa.

“Jangan hadapkan kami akan robohnya tower dan menunggu memakan korban jiwa (seperti terjadi di tempat lain), karena bencana mengancam di depan mata. Seperti yang dirilis oleh BMKG akan terjadi bencana besar di Jawa Timur. Apakah Pemkot Malang. Anggota dewan, kepala-kepala Dinas, Satpol PP, atau si pemilik lahan dan usaha tower mau bertanggung jawab?,” tegas dia.(nda/lna)