Jumat, Mei 27, 2022
BerandaInternationalKorsel Pernah Batalkan Pemindahan Ibu Kota, Kenapa?

Korsel Pernah Batalkan Pemindahan Ibu Kota, Kenapa?

NUSADAILY.COM – JAKARTA – DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara (IKN) yang memindahkan dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Rencana pemindahan serupa pernah digagas oleh Korsel untuk memindahkan Seoul, ibu kota yang telah berusia 600 tahun. Bagaimana ending-nya?

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Banyak kisah sukses pemindahan ibu kota di negara-negara lain, seperti di Brasil, Kazakhstan, dan Australia. Namun, terdapat juga rencana pemindahan ibu kota yang kandas bukan karena ditolak oleh anggota parlemen, namun dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi,” kata peneliti senior Mahkamah Konstitusi (MK), Pan Mohamad Faiz, yang dikutip dari Majalah Konstitusi, Kamis (20/1/2022).

BACA JUGA: Korsel Laporkan 2 Kasus Pertama Kematian Akibat Varian Omicron

Pada 2004, Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun berupaya memenuhi janji kampanyenya dengan membuat Undang-Undang Khusus tentang Pembentukan Ibu Kota Administratif Baru guna merelokasi Seoul sebagai ibu kota Republik Korea Selatan dengan cara membangun ibu kota baru di Provinsi Chungcheong untuk menjalankan fungsi administratif.

“Akan tetapi, Undang-Undang Khusus tersebut diuji konstitusionalitasnya oleh warga negara Korea Selatan dari berbagai wilayah dengan alasan belum adanya revisi terhadap Konstitusi. Selain itu, UU Khusus tersebut juga dianggap telah melanggar hak referendum dan hak pembayar pajak,” tulis Pan Mohamad Faiz.

Hakim MK Korea Selatan dengan Putusan 8:1 menyatakan UU Khusus tersebut inkonstitusional. Alasannya, Seoul yang telah lama menjadi ibu kota Korea Selatan, meskipun tidak secara spesifik disebutkan di dalam Konstitusi. Namun pada faktanya penetapan Seoul sebagai ibu kota negara merupakan perwujudan dari ‘customary constitution’ yang memiliki efek yang sama dengan konstitusi yang tertulis.

BACA JUGA: Indonesia Akan Ekspor 120.000 Ton Urea Per Tahun Ke Korsel

“Menurut MK Korea Selatan, selain dengan menggunakan amendemen konstitusi secara formal, ‘customary constitution’ dapat kehilangan kekuatan hukumnya jika konsensus nasional menghendaki hal tersebut,” beber Pan Mohamad Faiz.

Berdasarkan Pasal 130 Konstitusi Korea Selatan, referendum secara nasional menjadi mekanisme wajib yang harus dilakukan untuk mengubah konstitusinya. Dalam hal ini, MK Korea Selatan tidak menemukan adanya mekanisme referendum yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara yang secara tidak tertulis sebenarnya menjadi bagian di dalam konstitusi mereka (vide Putusan MK Korea Selatan 2004Hun-Ma554).

“Menindaklanjuti putusan MK tersebut, Presiden Roh akhirnya memodifikasi rencana pemindahan ibu kota dengan merelokasi sebagian besar Kementerian dan Lembaga Negara ke Sejong sebagai kota khusus administrasi, dan bukan sebagai ibu kota negara,” jelas Pan Mohamad Faiz.

BACA JUGA: Menaker Berupaya Untuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korsel

Rencana ini kemudian diuji kembali ke MK Korea Selatan pada 2005. Namun MK menolak permohonan tersebut.

“Kandas di MK, partai oposisi yang berhasil merebut kursi kepresidenan menolak gagasan kota khusus administratif. Dengan alasan akan mengurangi daya saing global kota Seoul yang berdampak pada inefisiensi,” tutur Pan Mohamad Faiz.

Presiden Lee Myung-bak menginginkan agar Sejong dijadikan ‘industrial, science, and education hub’. Namun usulan ini ditolak oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

“Sejak Juli 2012, Sejong memperoleh status sebagai Kota Otonomi Khusus yang dibangun dengan konsep ‘Sejong Smart City’,” tulisnya.

BACA JUGA: Dorce Gamalama Dapat Bantuan dari Megawati

Bagaimana dengan Indonesia?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pembangunan ibu kota negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setidak-tidaknya, menurut Jokowi, butuh waktu 15-20 tahun untuk selesai sepenuhnya.

Soal kemungkinan pembangunan IKN dihentikan pemimpin selanjutnya, Jokowi tak khawatir. Dia mengatakan pembangunan IKN sudah menjadi amanat undang-undang, sehingga tak seharusnya dihentikan.

“Dan itu sudah disepakati oleh delapan fraksi di DPR. Artinya, suara mayoritas kekuatan politik di DPR menghendaki perpindahan ibu kota negara,” ujar Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari detikcom, Rabu (19/1/2022).(eky)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Asyik Main Air Banjir, Bocah di Gresik Digigit Ular

NUSADAILY.COM – GRESIK  -  Ini peringatan bagi para orang tua agar menjaga anaknya saat bermain air. Karena ada kejadian saat sedang asyik bermain air...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily