Kamis, Mei 26, 2022
BerandaHeadlineDirjen Dukcapil Kemendagri Ingatkan Bahaya Selfie dengan KTP Elektronik

Dirjen Dukcapil Kemendagri Ingatkan Bahaya Selfie dengan KTP Elektronik

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan bahwa orang menjual foto dokumen kependudukan, seperti KTP-elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran sangat rentan adanya tindakan fraud/penipuan/kejahatan oleh ‘pemulung data’ atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Karena menurut dirinya, dalam foto itu, data diri di dalamnya pun dapat dilihat dan dibaca dengan jelas, dengan demikian data itu dapat diverifikasi dan divalidasi (verivali) oleh media online tempat transaksi jual beli guna menghasilkan rupiah.

Dikatakan pula, ketidakpahaman penduduk tentang pentingnya perlindungan data diri dan pribadi menjadi isu krusial yang harus disikapi bersama-sama oleh semua pihak.

“Oleh karena itu, edukasi kepada seluruh masyarakat oleh kita semua untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apapun sangat perlu dilakukan,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta Minggu (16/1/2022).

Imbau Masyarakat Lebih Selektif

Selain itu terkait kegiatan ekonomi online, Zudan mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya, terverifikasi dan memberikan jaminan kepastian kerahasiaan data diri, atau pribadi.

Sebab, ia menilai masih banyak lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang sudah terdaftar pada OJK, mensyaratkan foto KTP-el dan foto selfie mesti diunggah.

Ia pun menjelaskan sanksi bagi pihak-pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan, termasuk dirinya sendiri yang memiliki dokumen kependudukan, seperti foto KTP-el di media online tanpa hak, maka terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Adapun menyoal sanksi juga tidak main-main. Bagi pihak-pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan, termasuk dirinya sendiri yang memiliki dokumen kependudukan, seperti foto KTP-el di media online tanpa hak, maka terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

“Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan (Atas) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” tandas Zudan.

Seperti diketahui, saat ini muncul Fenomena bisnis digital melalui Non Fungible Token (NFT) di berbagai situs online yang sedang ramai dibicarakan.

Hal ini kian marak setelah foto selfie (swafoto) seorang WNI yang bernama Ghozali laku terjual dengan angka yang sangat besar melalui media OpenSea. Harga yang fantastis untuk karya digital tersebut diklaim sebagai bentuk apresiasi terhadap seni.(sir/aka)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Akad Nikah Adik Jokowi-Ketua MK, Tamu Pakai Sistem Barcode

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Tamu undangan pada gelaran akad nikah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan adik Presiden RI Joko Widodo, Idayati bakal menggunakan sistem barcode. BACA...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily