Tiga Petinggi Negara Hembuskan Proyek Tol Batu-Kediri

  • Whatsapp
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso

NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Kota Batu mempersiapkan diri menyambut kedatangan tiga pejabat negara yang akan berkunjung pada Senin nanti (26/4). Ketiga pejabat negara itu yakni, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. 

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mengatakan, ketiga pejabat itu datang dalam rangka kunjungan kerja melihat potensi-potensi secara khusus Kota Batu dan Malang Raya. Serta membahas rencana proyek strategis dan dampaknya terhadap potensi pertumbuhan investasi.

Beberapa proyek strategis itu meliputi pembangunan jalan tol Batu- Kediri yang dicetuskan Bappenas. Karena jalur reguler selama ini rawan tertutup material longsor saat musim hujan. Sehingga menutup akses lalu lintas yang dapat menghambat aktivitas perekonomian. 

“Senin nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Jika pembangunan jalan tol itu bisa terealisasi, seperti apa iklim investasi yang akan tumbuh. Terlebih di Kediri saat ini juga tengah on progres pembangunan bandara,” ungkap Punjul. 

Selanjutnya wacana proyek kereta gantung dan pembangunan box culvert mulai dari Ir. Soekarno hingga Jalan Pattimura. Pihaknya menginstruksikan kepada DPUPR untuk melakukan kajian dimensi dan anggaran yang dibutuhkan. Selain itu perlu diperhitungkan pula dampak sosial dari pembangunan itu.

Rencananya, pertemuan itu akan dilakukan di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan ke Unisma dan terbang lagi ke Kediri.

“Dalam kunjungan itu, rencananya  juga bakal mengundang dua kepala daerah di Malang Raya, yakni Wali Kota Malang, Sutiaji dan Bupati Malang, M. Sanusi. Turut diundangnya dua kepala daerah di Malang Raya itu juga sebagai salah satu wujud bahwa sinergitas Malang Raya benar adanya. 

“Dibahas juga, mulai progres perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari yang saat ini berhenti progresnya. Padahal KEK Singosari sudah masuk dalam Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi,” imbuh dia. (wok/wan)