Situasi Panas Pemkab Jember Terungkap dalam Bocoran Surat Sekda

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Rekaman suara Bupati Jember Faida yang menuding terbuka dalam rapat mediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano berpolitik kian menguak. Tuduhan bukan hanya sekali terjadi. Sebab, usai ditanggapi melalui pernyataan langsung, berikutnya justru bocor ke media dalam bentuk salinan dokumen surat resmi yang ditandatangani Mirfano.

Layang tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri dan diteken Mirfano pada 24 Februari 2020 dengan nomor register: 110/ 037/ 1.10/ 2020.

"
"

Baca Juga

"
"

Rabu, 8 Juli 2020, Mirfano hanya membalas pesan konfirmasi dengan emoticon senyuman, saat Nusadaily.com mengkonfirmasi kebenaran surat sebanyak delapan halaman itu.

Apabila salinan dokumen diuraikan, tertulis Mirfano bermaksud mengklarifikasi pernyataan Faida di hadapan Sekjen Kemendagri. Yang terjadi pada rapat di Jakarta, tanggal 14 Februari 2020 silam.

Terdapat bukti rekaman suara Faida kala itu menuduh Mirfano sengaja merusak administrasi, berpolitik, dan membingkai masalah sebagai kegagalan Bupati Jember. Bantahan Mirfano disebut dengan menjaga netralitas ASN dan tidak sedang memiliki agenda pribadi untuk berpolitik praktis.

Sangkalan juga banyak menyangkut hambatan yang terjadi pada upaya Pemkab Jember untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan khusus Mendagri.

“Karena tidak pernah dilibatkan dalam semua perumusan kebijakan strategis pemerintah daerah. Dan hanya boleh melaksanakan tugas yang diperintahkan Bupati,” tertera pengakuan Mirfano dalam surat halaman ke-3.

Berikut Bocoran Surat Sekda Jember

Utarakan Saran

Tercantum, berbagai upaya saran yang diberikan Mirfano acapkali justru dianggap Faida sebagai bentuk ketidaksetiaan. Salah satunya mengenai kebijakan mutasi jabatan oleh Faida di Pemkab Jember yang tidak melalui proses normal.

Kendati dikemas dalam open bidding, namun secara teknis bukanlah lelang jabatan terbuka. Sebab, pos jabatan yang bakal diisi belum genap berjalan dua tahun dijalankan pejabat lama.

Faida diungkap menempatkan pejabat JPT Pratama tanpa melalui penilaian kinerja, uji kompetensi, dan tiada rekomendasi KASN. Bahkan, formasi jabatan yang dilelang belum disesuaikan dengan intruksi Mendagri untuk pemulihan struktur birokrasi.

Kebijakan itu memicu konflik berikut polemik tidak sehat di kalangan ASN. Serta keraguan pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas jabatannya.

Faida disebut kerap menerabas mekanisme pembuatan aturan yang mewajibkan pemkab berkoordinasi dengan pemprov.

Adapun isi surat selengkapnya dapat dilihat dalam grafis salinan dokumen. (sut/top)

Infografis
Perjalanan Polemik Bupati Jember dan Sekda: Berawal dari Surat Mendagri

Post Terkait

banner 468x60