RDP: Komisi A Soroti Kinerja Pemkab Magetan 2023 Yang Tidak Tercapai
Capaian kinerja yang belum tercapai tersebut adalah Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat hanya (85%). Kemudian Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah yang baru (4,57%).
Magetan, Nusadaily.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD, Komisi A DPRD Magetan menyoroti beberapa kinerja yang tidak tercapai di tahun 2023 lalu. RDP dimpimpin lansung oleh Sumanto ketua komisi A beserta anggota tersebut menyikapi hasil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023.
Sebelumnya, Komisi A mengapresiasi kinerja leading sektor yang telah menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dengan baik, dibuktikan dengan beberapa predikat capaian kinerja yang tercapai.
"Tetapi masih ada beberapa capaian kinerja yang belum tercapai yang wajib untuk ditingkatkan," kata Sumanto, Rabu (24/04/2024).
Capaian kinerja yang belum tercapai tersebut adalah Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat hanya (85%). Kemudian Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah yang baru (4,57%).
"Kemudian Indeks Kualitas Udara (IKU) (52,86) Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Kecamatan Kota Kabupaten Magetan (72,9%) Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15-64 Tahun (95,84%)," ungkapnya.
Untuk itu komisi A mendorong agar leading sektor terkait dapat meningkatkan capaian kinerjanya dan melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang belum tercapai di atas.
"Kami komisi A mendorong leading sektor terkait untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan kerja bagi tenaga kerja, termasuk pelatihan berbasis masyarakat," tegasnya.
Komisi A mendorong leading sektor terkait untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural di lembaga pemerintah dan DPRD.
"Kami mendorong leading sektor terkait untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran udara, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar kendaraan dan memperbanyak taman kota. Kemudian tingkatkan pengelolaan sampah, termasuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dan daur ulang," imbhnya.
Terpentinenting, sektor terkait harus meningkatkan penciptaan lapangan kerja, termasuk melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"RDP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi leading sektor terkait untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,"pungkas politisi Golkar tersebut. (nto).
