Senin, Agustus 15, 2022
BerandaRegionalPemberian Sanksi Oknum Satpol PP Terlibat Pidana Curanmur, Ini Kata BKPSDM Sumenep

Pemberian Sanksi Oknum Satpol PP Terlibat Pidana Curanmur, Ini Kata BKPSDM Sumenep

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Kepala Dinas (Kadis) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Abd. Madjid mengatakan pemberian sanksi terhadap oknum Satuan Pamong Praja (Satpol PP) yang terlibat tindak pidana curanmor saat ini masih dalam proses sesuai peraturan perundang-undangan.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Saat ini, kata Madjid, oknum satpol PP tersebut sudah mendapatkan sanksi yang bersifat sementara berupa pemangkasan separuh dari gaji standar.

“Dalam proses, gajinya sudah 50 persen dan diberhentikan sementara sejak dikeluarkannya penahanan,” katanya, Selasa 31 Agustus 2021.

Madjid menjelaskan, sanksi berikutnya menunggu proses hukum yang sedang berjalan hingga terbukti bersalah yaitu keputusan pengadilan terhadap oknum Satpol PP yang diduga terlibat tindak pidana curanmor tersebut.

“masih menunggu inkrah dari pengadilan,” singkatnya.

Diketahui, Hartono, oknum ASN Satpol PP Sumenep adalah warga Desa Banasareh, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Oknum tersebut sudah dua kali terlibat kasus tindak pidana curanmur. Kini, oknum tersebut sudah dilakukan penahanan di Kapolres setempat.

KasatPol PP, Purwo Edi Prasetyo menyebutkan bahwa pihaknya sangat kecewa atas perilaku anggotanya tersebut. Sebab, Hartono sudah 2 kali melakukan kesalahan yang sama.

“Jelas kecewa toh, selain melanggar hukum, dia sudah mencoreng nama Korps, mangkel saya,” katanya.

Saat ini lanjut Edi, kasus tersebut dalam tahap penyelidikan pemeriksaan polres, pihaknya tidak mau berkomentar terkait peran Hartono pada kasus tersebut.

“Ini masih pengembangan kasus, saya takut salah kalau saya moro-moro berkomentar,” jelasnya.

Pihaknya sudah menerima surat penahanan sementara dari pihak polres dan telah melakukan laporan terhadap Bupati Sumenep serta sebagian dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Saya juga sudah melaporkan ke bupati, inspektorat, dan BKD. Bahwa ada ASN yang terlibat dalam curanmor,” urainya. (nam/aka)

BERITA KHUSUS

Gebyar Merah Putih, Pemkot Malang Pasang Belasan Ribu Bendera

NUSADAILY.COM – KOTA MALANG – Apel pagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kental dengan nuansa kebangsaan, Senin (15/8/2022). Pasalnya, pada momen tersebut turut dilangsungkan...

BERITA TERBARU

Kemenhub Wajibkan Penumpang Transportasi Darat-Laut-Udara Belum Booster Tes PCR!

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan empat Surat Edaran (SE) Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19. Surat edaran itu...