Keluhkan Perwali, Kontraktor di Probolinggo ‘Wadul’ ke DPRD

  • Whatsapp
Perwali Kontraktor Probolinggo
Suasana RDP di DPRD Kota Probolinggo atas keluhan para kontraktor karena adanya Perwali
banner 468x60

NUSADAILY.COM – Y.COM – PROBOLINGGO – Sejumlah kontraktor di Kota Probolinggo mengaku mengeluh di kantor DPRD. Mereka keberatan dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang penyertaan modal keuangan.

Baca Juga

Hal itu mereka utarakan pada Rabu, 19 Agustus melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III. Yang mereka keluhkan, adanya Perwali 81/ 2020 pasal 5 terlihat ada penambahan yang mensyaratkan adanya modal keuangan.

BACA JUGA: Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, Kementerian PUPR Bakal Sanksi Kontraktor

Perwali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan teknis dari Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 pasal 58. Didalamnya berbunyi, “dapat dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyediaan jasa konstruksi”.

Atas dasar itulah, bisa dilakukan penambahan yang mensyaratkan adanya modal keuangan bagi penyedia jasa konstruksi paling sedikit sebesar 15 persen dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp200 juta.

Sementara, besaran 10 persen dari nilai HPS untuk paket pekerjaan mulai dari Rp200 juta sampai Rp1 miliar. Paling sedikit 7 persen dari nilai HPS untuk paket pekerjaan mulai dari Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar.

Dan paling sedikit 5 persen dari nilai HPS untuk paket pekerjaan mulai dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar. Kondisi inilah yang dinilai memberatkan bagi para kontraktor dari Kota Probolinggo.

Ketua Komisi III Agus Riyanto yang saat itu memimpin, mengatakan meminta penjelasan baik Dinas PUPR, Bagian Hukum dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Probolinggo.

“Adanya perwali ini kan dikeluhkan oleh kontraktor di Kota Probolinggo. Makanya melalui ini, kita carikan solusi agar ada titik temu baik kontraktor dengan Pemkot Probolinggo,”jelas Politisi PDI Perjuangan ini.

Kontraktor Keberatan dengan Perwali

Sedangkan salah satu kontraktor Hariadi mengatakan, perwakilan kontraktor mengaku keberatan dengan adanya Perwali tersebut. Sebab, sepanjang ia menjadi kontraktor, belum pernah ada penyertaan modal terlebih dahulu.

“Sebelumnya tidak ada, tiba-tiba sekarang ada. Ini yang memberatkan kami, semoga ini didengar oleh Pemerintah khususnya Wali Kota Probolinggo,”ucap Hariadi pada NusaDaily.com.

Pihaknya menegaskan, jika masih tidak ada titik temu. Akan dilakukan audiens lanjutan, agar aspirasi para kontraktor lebih diperhatikan.

Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo Agus Hartadi menegaskan, Perwali sudah selesai dibuat. Legalitasnya sudah jelas, dan menjadi peraturan bersama.

BACA JUGA: Tebang Mangrove di Lahan Sendiri, Warga Kota Probolinggo Dapat Surat Teguran

“Ini prosesnya tidak sekaligus, sebab melakui beberapa kali koordinasi. Dan adanya perwaki itu penambahan persyaratan itu memang diperbolehkan,”tegas Agus Hartadi.

Hal itu, juga dijelaskan oleh Kasubag Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum, Aditya Ramadhan. Perwali 81/2020 tersebut merupakan hasil perubahan dari Perwali 63/2020.

“Perubahan Perwali itu bertujuan untuk harmonisasi debgabbperturan perundang-undangan diatasnya. Yakni menyelaraskan dengan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 14/2020,”jelasnya. (ras)

Post Terkait

banner 468x60