Jumat, Agustus 6, 2021
BerandaRegionalDua Kali Mangkir, Terlapor Kampanye Hitam Penuhi Panggilan Bawaslu Ponorogo

Dua Kali Mangkir, Terlapor Kampanye Hitam Penuhi Panggilan Bawaslu Ponorogo

NUSADAILY.COM – PONOROGO – Terlapor BS, politisi PPP sekaligus mantan anggota DPRD Ponorogo periode tahun lalu akhirnya penuhi panggilan Bawaslu setelah tidak hadir dalam klarifikasi pertama dan kedua. Alasan menyiapkan bukti bukti. Dia hadir Kamis 19/11/2020

Pada panggilan ke-3, dia baru hadir didampingi dua orang pengacara sekaligus. Sebelumnya BS dilaporkan warga Ponorogo atas dugaan telah melakukan kampanye hitam. Diduga sengaja menghasut dan mengadu domba hingga merugikan salah satu Paslon pada Pilkada Ponorogo 9 Desember nanti.

BS diperiksa kurang lebih satu jam lebih, dicecar 39 pertanyaan oleh Bawaslu. Usai pemeriksaan melalui pengacaranya BS menolak dibilang mangkir dari pangilan tersebut. “Klienya pada pemangilan hari pertama ada kepentingan dan pada pemangilan ke-2 sedang menyiapkan bukti,” kata Siswanto pengacara BS kepada Nusadaily.com.

BS berkilah bahwa pihaknya tidak melakukan kampanye hitam, melainkan kampanye negatif. Ditanya wartawan soal dalam video menyebut ‘bongko’  ditujukan kepada siapa sebenarnya, kembali kuasa hukum BS jawab ditujukan kepada siapapun Bupati Ponorogo yang terpilih dan kepada siapapun. Ia juga berpesan jangan main-main dengan BSM.

Ditanya kembali soal perkataan BS yang mengajak jangan pilih Bupati sing gaene numpak i bojone wong. Kembali Kuasa Hukum BS yang menjawab. “Ditujukan kepada siapapun, dalam kontestasi pilkada secara nasional maupun regional Jawa Timur  yang penyelengaran pilkada bukan Ponorogo saja kan banyak,”  pungaksnya.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ponorogo Marji Nurcahyo, dimintai keterangan soal klarifikasi hari ini terhadap terlapor BS. “Kita akan segera  melakukan kajian pasca pemeriksaan di Gakkumdu dan akan menghadirkan saksi ahli bahasa soal ini,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum dan advokasi paslon 02 Ari Bilowo mengatakan pihaknya hormati proses hukum saja. ‘’Kami percayakan kepada Bawaslu dan Gakkumdu sebagai alat Negara yang mempunyai kewenangan sesuai undang udang,” pungkasnya. (nto/wan).

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments