DPRD Kota Malang Setujui APBD 2021 Senilai Rp 2,042 Triliun

  • Whatsapp
DPRD MALANG
SAH: DPRD Kota Malang menyetujui APBD 2021 senilai Rp 2,042 Triliun, Selasa (24/11).(Amanda/nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2021 sebesar Rp 2,042 Triliun. Hal tersebut diungkapkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna Hasil Pembahasan Banggar terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (24/11).

Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Malang, Asmualik menjelaskan, Senin (23/11), Banggar dan Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah melakukan pembahasan internal dan menyepakati rincian APBD 2021. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati adanya perubahan atau penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Malang Tahun 2021. Dimana pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp 1,8 Triliun ditambah sebesar Rp 168,17 Miliar.

Baca Juga

BACA JUGA: Komisi C DPRD Kota Malang Sidak Plengsengan Jembatan Kedungkandang yang Ambrol

“Maka jumlah pendapatan setelah pembahasan Rp 2,042 T Triliun,” tegas dia.

Politisi PKS tersebut nenguraikan, untuk pos anggaran Belanja Daerah juga disepakati akan dilakukan penambahan. Dengan angka rancangan semula berada sebesar Rp 1,9 Triliun. Ditambah sebesar Rp 386,2 Miliar. Maka, jumlah belanja setelah pembahasan sebesar Rp 2,338 Triliun.

“Untuk pos pembiayaan daerah, penerimaan semula dianggarkan Rp 103 Miliar. Namun, setelah dibahas, disepakati untuk ditambah sebesar Rp 213 Miliar. Maka pos penerimaan pembiayaan daerah menjadi Rp 316 Miliar,” kata dia.

Sementara itu, pada pos anggaran pengeluaran berbeda. Banggar dan Timgar menyepakati pos ini dikurangi dari rencana semula. Awalnya, direncanakan Rp 25 Miliar, dikurangi sebesar Rp 5 juta. Maka, pengeluaran setelah pembahasan disepakati Rp 20 Miliar saja.

BACA JUGA: Proyek Kayutangan Rugikan Pengusaha Kecil, Ini Tanggapan Komisi B DPRD Kota Malang

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika juga memberikan beberapa rambu terkait pembahasan lanjut hingga penggunaan anggaran ini nantinya.

“Pergeseran anggaran belanja antar atau sub kegiatan pada perangkat daerah bisa dilakukan sepanjang tidak merubah pagu belanja perangkat daerah yang sudah disepakati,” pungkas Made.(nda/lna)

Post Terkait

banner 468x60