Datangi Diskominfo, KPK Berburu Data Jaringan Pembangunan Block Office Kota Batu

  • Whatsapp
Tim KPK membawa sejumlah koper berisi dokumen dari Balai Kota Among Tani dengan pengawalan ketat kepolisian bersenjata lengkap. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – KPK menggeledah dua ruangan di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (8/1). Pemeriksaan ini dilakukan secara beruntun sejak Rabu kemarin (6/1).

Pemeriksaan yang digelar pada hari ketiga (Jum’at, 8/1), KPK mendatangi ruang Bappelitbangda di lantai IV Balai Kota Among Tani. Ruang kerja Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang berada di lantai V, turut didatangi tim antirasuah.

Baca Juga

Agenda tersebut merupakan rangkaian pemeriksaan dokumen yang dilakukan sejak Rabu kemarin (6/1). Hal ini berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan gratifikasi 2011-2017 yang kini masuk tahap penyidikan. Selama tiga hari di Kota Batu, tim penyidik mendatangi 8 ruangan di Balai Kota Among Tani.

BACA JUGA: KPK Incar Sejumlah Dokumen untuk Mengurai Kasus Gratifikasi 2011-2017

Plt Jubir KPK, Ali Fikri membenarkan agenda pemeriksaan di Balai Kota Among Tani pada hari ini (Jum’at, 8/1). Tim bergerak menuju dua ruangan yakni di ruang kerja Wali Kota Batu dan ruang Bappelitbangda.

“Nanti perkembangan mengenai hasil geledah akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucap Fikri (Jum’at, 8/1).

Melalui pesan tertulis, Plt Jubir KPK Ali Fikri juga menyampaikan penggeledahan yang dilakukan di tiga OPD yakni Diskominfo, DPMPTSP-TK dan Dinas Penanggulangan Kebakaran pada Kamis kemarin (7/1).

“Adapun di tiga lokasi tersebut, diamankan berbagai dokumen. Di antaranya dokumen perizinan usaha, catatan transaksi keuangan yang terkait dengan perkara ini. Penyidik akan melakukan penyitaan setelah melakukan analisa terhadap dokumen hasil geledah dimaksud,” beber Fikri.

Pada Kamis kemarin (7/1), ‘sang tuan rumah’ Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengaku tak tahu menahu kedatangan tim antirasuah yang sudah menginjakkan kakinya di Balai Kota Among Tani sejak Rabu (6/1).

Dirinya mengaku, jika tak mendapat pemberitahuan apapun dari KPK saat melakukan penggeledahan selama dua hari di enam OPD yang berada gedung pusat pemerintahan daerah itu. Ia beranggapan jika KPK asal nyelonong begitu saja tanpa pemberitahuan kepada sang tuan rumah.

“Tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tanya kepada mereka kenapa tidak pamit ke tuan rumah. KPK datang ke sini ke dinas langsung, sama sekali tidak ke saya. Jadi jangan tanya saya, gimana sih,” ungkap Dewanti dengan nada ketus pada Kamis kemarin (7/1).

Menanggapi hal itu, usai pemeriksaan dokumen oleh KPK di ruang kerjanya, Dewanti mengaku jika hal itu merupakan bagian SOP KPK yang datang begitu saja tanpa surat pemberitahuan.

BACA JUGA: Lima Jam ‘Ngantor’ di DPMPTSP-TK Kota Batu, KPK Bawa 3 Koper Dokumen

“Tidak tahu jika ada KPK. Memang seperti itu SOP-nya, tidak memberi surat pemberitahuan. Mereka sudah bilang ke saya, kalau mau mencari data-data. Saya berusaha melayani tamu dengan baik ya silahkan saja,” ujar Dewanti usai menggelar rakor forkompimda membahas persiapan PSBB Jawa-Bali bersama Gubernur Pemprov Jatim (Jum’at, 8/1).

Ia mengungkapkan, saat berada di ruangannya, penyidik sempat berbincang-bincang dengan dirinya. Perbincangan itu seputar keperluan sejumlah dokumen sejak tahun 2011-2017.

“Dokumen yang dicari itu adalah dokumen 2011-2017. Sedangkan saya ini, wali kota dari 2017-2022, ya tidak ada di saya. Saya sama KPK cuma ngobrol dalam rangka yang tadi itu,” timpal Dewanti.

Pada Kamis kemarin, KPK juga menyasar Diskominfo, selain dua OPD lainnya yakni DPMPTSP-TK dan DPK. Saat dikonfirmasi (Jum’at, 8/1), Kepala Diskominfo Kota Batu, M Agoes Machmoedi mengatakan, dokumen yang dibutuhkan tim KPK berkaitan dengan data jaringan pembangunan yang ada di Block Office Kota Batu. Pemeriksaan di Diskominfo berlangsung selama satu jam.

“KPK menanyakan data-data itu ke Diskominfo. Untuk data diambilkan dari Bagian Aset karena masuk belanja tahun 2016. Karena Diskominfo baru berdiri pada Januari 2017 lalu,” kata Agoes.(wok/lna)