Berikan Pembekalan Pengaplikasian SIPD Bagi Perangkat Desa

  • Whatsapp
Bappelitbangda Kota Batu memberikan pembekalan terkait teknis pengaplikasiaan sistem informasi perangkat daerah (SIPD) kepada perangkat desa se Kecamatan Junrejo
Bappelitbangda Kota Batu memberikan pembekalan terkait teknis pengaplikasiaan sistem informasi perangkat daerah (SIPD) kepada perangkat desa se Kecamatan Junrejo
banner 468x60

NUSADAILY.COM -KOTA BATU- Permendagri nomor 90 tahun 2019 membawa perubahan mendasar terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan pada dokumen perencanaan RKPD tahun 2021. Perencanaan dan pelaporan penganggaran yang disusun OPD pemerintah daerah harus dimasukkan dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). 

Aplikasi berbasis website ini diluncurkan Mendagri secara terintegrasi untuk menyeragamkan struktur serta memudahkan pengumpulan informasi program dan kegiatan di masing-masing daerah. Hal tersebut merupakan salah satu untuk memangkas birokrasi serta merampingkan penggunaan anggaran negara agar lebih efektif dan efisien.

Baca Juga

Kota Batu tak terlepas dari kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengimplementasikan SIPD untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan anggaran. Tiap dinas/bagian sekretariat daerah memiliki kode beragam untuk menginput data pada SIPD. 

Pemerintah desa juga tak lepas dari kebijakan ini. Perencanaan penganggaran di tingkat pemerintahan desa harus dimasukkan dalam SIPD.  Karena masih terbilang baru, para perangkat desa diberikan pembinaan dalam mengimplementasikan instrumen yang terpusat di Kemendagri ini.

Pembinaan dilakukan Bappelitbangda Kota Batu kepada 7 desa/kelurahan di Kecamatan Junrejo. Hal serupa telah dilakukan sebelumnya di Kecamatan Batu. Dan akan dilanjutkan di Kecamatan Bumiaji.

Kepala Bidang Pemsosbud Bappelitbangda, Rizaldi mengatakan, pembinaan ini untuk memberi pemahaman kepada perangkat desa, khususnya operator penyusun perencanaan anggaran.

“Yang perlu digarisbawahi, memberikan pemahaman cara menginput usulan dari hasil musrenbangdes ke dalam SIPD,” papar dia dilansir Nusadaily.com

Ia mengatakan, metode ini masih baru dan sifatnya menyeluruh pada tataran nasional. Pemdes diwajibkan memasukkan usulan musrenbangdes ke dalam SIPD untuk perencanaan program di tahun 2022. Musrenbangdes untuk program tahun 2022 baru akan digelar pada Februari 2021 ini.

“Kami menyinkronkan pelaksanaannya. Ketika musrenbangdes 2022, usulannya dimasukkan ke sistem,” ujar dia.

Pihaknya masih belum menemukan kendala signifikan terhadap sistem yang masih baru diluncurkan secara nasional. Hanya saja website beberapa kali mengalami kemacetan. Namun itu hanya berlangsung beberapa jam saja.

“Ngadat iya, karena ini menerima data dari daerah seluruh Indonesia yang terpusat di Mendagri,” ujar dia.

Di beberapa daerah, pelaksanaan SIPD yang tergolong baru ini menimbulkan kendala, semacam tersendatnya pencairan gaji pegawai. Ketika disinggung terkait hal itu, pihaknya mengatakan, jika Bappelitbangda hanya menangani tataran teknis penggunaan SIPD.

“Kami hanya fokus teknis penggunaan SIPD untuk penginputan usulan  musrenbangdes. Kalau itu tanyanya ke bagian keuangan (BKD),” timpal Rizaldi.

Camat Junrejo, Dian Saraswati menyambut baik hadirnya SIPD. Dengan begitu tidak ada tumpang tindih antara program OPD dan pemdes. Karena ada pembagian jelas mana program yang menjadi ranah desa dan mana program yang menjadi ranah OPD.

“Untuk program yang tidak bisa masuk DD/ADD, maka ditangani OPD. Dari situ ada pembagian tugas yang jelas ketika dimasukkan SIPD,” ujar Dian.

Selain usulan musrenbangdes bisa diseleksi berdasarkan skala prioritas. Sehingga perencanaan berdasarkan skala prioritas, bisa terarah untuk mencapai efektitivitas karena telah dipetakan secara sistematis. Usulan prioritas itu bisa ditentukan oleh pemdes karena mengetahui secara langsung kondisi riil masyarakatnya.

Tanpa seleksi skala prioritas, membuat dokumen usulan musrenbangdes dirangkum tebal. Namun tanpa ada implementasi sehingga terkadang masyarakat mengeluh. Seolah-olah usulan yang disampaikan melalui musrenbangdes terkesan tidak digubris.

“Semakin banyak usulan, maka banyak pula yang tersisih. Sehingga kadang kala masyarakat mengeluh. Maka adanya SIPD ini, ada seleksi mana usulan yang dijadikan prioritas,” papar dia.

Meski begitu, pihaknya tak memungkiri jika SIPD juga menimbulkan kendala. Seperti masalah keterlambatan gaji pegawai.

“Tapi sudah ada surat edaran untuk yang betul-betul penting, seperti gaji, listrik, air bisa dilakukan secara manual,” terang dia. (wok/wan)