Jumat, Mei 27, 2022
BerandaNewsRegionalWah Bakalan Rame Nih! Tersangka Korupsi di Jember Gugat Polisi Tuntut Kerugian...

Wah Bakalan Rame Nih! Tersangka Korupsi di Jember Gugat Polisi Tuntut Kerugian Materiil Rp150 Juta

NUSADAILY.COM – JEMBER – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Dedy Sucipto, menggugat praperadilan Polres Jember pada Selasa, 25 Januari 2022.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Gugatan dilayangkan usai polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Pasar Balung Kulon di Kecamatan Balung.

BACA JUGA: PNS Jember Tersangka Korupsi Gugat Polisi dan Tuntut Kerugian Materiil Rp150 Juta

“Saya mewakili Dedy Sucipto telah mendaftarkan permohonan Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register perkara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Jmr. Sedangkan, sebagai termohon adalah Kepala Kepolisian Resort Jember,” kata Mohamad Husni Thamrin, pengacara Dedy.

Gugatan bertujuan agar melepas status tersangka perkara korupsi pada Dedy sekaligus untuk menuntut polisi supaya membayar kerugian materiil senilai Rp150 juta, dan immateriil Rp1 miliar.

BACA JUGA: Duh! Pasutri Terseret Banjir Jember, Suami Meninggal, Istri Masih Hilang

Menurut Thamrin, dalih gugatan karena polisi telah keliru memakai hasil audit tim Universitas Jember serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengklaim kerugian negara Rp1,8 miliar sebagai dasar penetapan tersangka.

Dia sangat meyakini, justru hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusi memiliki amanah sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berhak menghitung kerugian uang negara.

BACA JUGA: Perbaikan ‘Jeglongan Sewu’ Jember Mulai Dikerjakan Besok

BPK adalah Lembaga Tinggi Negara

“BPK adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk atas dasar UU Nomor 15 Tahun 2006 dengan wewenang menetapkan kerugian yang negara. Adapun BPKP dibentuk oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai lembaga non kementerian yang lingkup wewenang audit untuk internal pemerintah,” paparnya.

Kaitan kasus ini, lanjut Thamrin, terlebih dahulu sudah ada audit dari BPK terhadap wujud kontruksi Pasar Balung Kulon yang dinyatakan selesai 100 persen. Tapi, dari nilai kontrak Rp7,5 miliar hanya dibayar sekitar Rp5,3 miliar atau 73 persen oleh Disperindag Jember kepada rekanan, yakni PT Anugrah Mitra Kinasih.

Bagi dia, audit BPK sangat berbeda jika dibandingkan dengan audit Tim Universitas Jember bersama BPKP yang mengklaim ada kerugian uang negara sebanyak Rp1,8 miliar, dan lantas dipakai dasar oleh polisi.

BACA JUGA: Pemkab Jember Wajibkan Pengembang Perumahan Serahkan Semua Aset Fasum

“Sehingga kami memohon pengadilan agar menyatakan tidak sah dan batal penetapan pemohon sebagai tersangka, menghentikan penyidikan terhadap pemohon, membayar kerugian materiil Rp150.000.000, dan immateriil Rp1.000.000.000,” tukas Thamrin.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna menyatakan, hasil penyidikan diperoleh adanya persekongkolan antara tersangka Dedy Sucipto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan Junaedi, Direktur PT Anugrah Mitra Kinasih.

Sehingga, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 juncto Pasal 56 KUHP. Ancamannya hukuman 4 tahun sampai dengan 20 tahun penjara, dan denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.(sut/aka)

BERITA KHUSUS

BERITA TERBARU

Cacar Monyet Mewabah, ECDC: Lebih dari 200 Ribu Kasus Terdeteksi

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Lebih dari belasan negara di mana cacar monyet mewabah, yang sebagian besar terjadi di Eropa, telah melaporkan setidaknya satu kasus...
@nusadaily.com Ning Ita Dampingi Anak Penderita Thalasemia jalani Transfusi Darah #tiktokberita ♬ original sound - Nusa Daily