Selasa, Januari 25, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaNewsRegionalDPRD Dorong Pemkot Batu Percepat Lelang Jabatan

DPRD Dorong Pemkot Batu Percepat Lelang Jabatan

NUSADAILY.COM – KOTA BATU – Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud meminta Pemkot Batu mempercepat lelang jabatan. Percepatan lelang itu demi mengisi kekosongan jabatan dipucuk pimpinan OPD dengan pejabat definitif. Pihaknya ingin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu segera berkirim surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- Advertisement -Iklan BTC Guest House


Pemkot Batu menempatkan pejabat berstatus Plt atau ad interim untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa OPD. Mereka berada pada DPMPTSP-TK, DPUPR, Satpol PP, DLH, BPBD, Asisten, dan dua posisi Staf Ahli. 


Didik menjelaskan, pejabat Plt diperbolehkan asal tidak terlalu lama. Sesuai regulasi batas waktunya hanya tiga bulan dan bisa diperpanjang dalam tempo tiga bulan. Aturan ini diterobos begitu saja oleh Pemkot Batu. Faktanya sejumlah OPD dipimpin pejabat Plt selama satu hingga dua tahun. Seperti Plt Kepala Disparta memegang kendali selama dua tahun dan Plt Kepala Satpol PP selama satu tahun.


Pejabat Plt tak memiliki peranan dalam menentukan kebijakan strategis karena masih sebatas pada pengambil keputusan secara administratif. Karena terbatasnya kewenangan maka tak bisa untuk melakukan terobosan-terobosan program karena terganjal mekanisme. Sehingga kinerjanya pun tak maksimal.


Didik mengungkapkan, sebelumnya, DPRD telah menyampaikan ihwal tersebut. Namun kewenangannya berada ditangan Walikota Batu selaku eksekutif yang berhak mengambil kebijakan. Jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan ekses negatif dengan jalannya roda pemerintahan.


“Kalau dibiarkan banyak kekosongan, kinerja Pemkot Batu tak bisa efektif dan efisien. Jangan menunggu, apalagi eselon II banyak yang akan pensiun. Sebisanya per 1 Januari 2021 harus sudah diisi pejabat definitif,” seru Didik kepada Nusadaily.com.


Selain itu perubahan susunan organisasi tata kerja (SOTK) yang akan digabung maupun dipisah akan mempengaruhi formasi jabatan. Seperti wacana penggabungan Bagian Humas dan Diskominfo Kota Batu. Serta Dinas Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Pertanian.
Pejabat Plt akan mengalami kendala yang berkaitan dengan kebijakan strategis seperti penyusunan program kerja yang akan diusulkan dalam rencana APBD setiap tahunnya. 


“Plt tidak boleh membuat kebijakan baru, kecuali melanjutkan dari defenitif, lalu tidak boleh membuat anggaran baru apalagi anggaran besar. Kalau terus terjadi, nanti bagaimana penyusunan anggaran tiap OPD. Plt, bakal tak maksimal program OPD” tegas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu ini. (wok/wan)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com Nadzira Shafa sempat hamil anak Ameer Azzikra #tiktoktaiment ♬ Filtered Light - Nik Ammar / Mike Reed