Sabtu, Oktober 23, 2021
BerandaNewsRegionalDPRD Banyuwangi Tagih Janji Eksekutif Terkait Polemik THL

DPRD Banyuwangi Tagih Janji Eksekutif Terkait Polemik THL

- Advertisment -spot_img

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi menagih janji pemerintah daerah setempat terkait polemik pemutusan kerja 331 tenaga harian lepas (THL). Eksekutif diminta segera mempekerjakan kembali ratusan THL tersebut.

“Saya berharap Ibu Bupati Ipuk segera menyelamatkan nasib 331 orang THL tersebut,” ucap Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, Jumat 28 Mei 2021.

Menurut Michael, demi rasa kemanusiaan, diharap Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, bisa segera mengambil keputusan bijak. Terlebih dari sisi keuangan, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membayar gaji para THL.

BACA JUGA: Rekrutmen Ulang, 331 THL Banyuwangi yang Diputus Kontrak Akan Didiklat Khusus

Pernyataan politisi Partai Demokrat ini bukan tanpa sebab. Pertama, dia prihatin dengan adanya aksi demonstrasi polemik pemecatan 331 orang THL. Kedua, telah adanya kesepakatan antara eksekutif dan pimpinan dewan untuk merekrut kembali 331 orang THL yang telah dipecat.

“Saya tidak mengerti, kenapa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sangat lamban dalam mengambil keputuan. Padahal, saat hearing, semua pimpinan DPRD Banyuwangi, telah merekomendasikan agar THL yang diputus kontrak segera dipekerjakan kembali,” ungkapnya.

“Ini kan sama saja eksekutif sama sekali tidak menghargai wakil rakyat. Padahal wakil rakyat merupakan penyambung aspirasi masyarakat, tapi keberadaannya seperti dianggap tidak ada,” imbuh Michael.

Diceritakan, saat pimpinan dewan bicara dari hati ke hati dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, disepakati para THL putus kontrak akan direkrut kembali. Dengan proses perekrutan yang sesuai prosedur. Kata mufakat tersebut disaksikan sejumlah pejabat Pemkab Banyuwangi.

“Semua setuju (331 orang THL) akan direkrut kembali. Sebagai bentuk pengawalan, berulang kali kami kami tanyakan tindak lanjutnya. Tapi selalu dijawab hampir selesai formulanya,” ujarnya.

Dan kenyatannya, masih Michael, hingga saat ini belum ada keputusan. Sampai-sampai, harus ada masyarakat yang berdemonstrasi mendesak perekrutan kembali 331 orang THL.

“Kondisi seperti ini kan kurang bagus untuk nama baik Kabupaten Banyuwangi. Mencoreng nama harum Kabupaten Banyuwangi, selama ini,” cetusnya.

Demi kepastian nasib para THL, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, ini akan meminta digelarnya rapat pimpinan dewan. Karena menurutnya, wakil rakyat memiliki kewajiban untuk memperjuangkan nasib 331 orang THL tersebut. Mengingat ditengah keterpurukan ekonomi masa pandemi, tentunya pekerjaan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

“Kami punya keyakinan Ibu Bupati Ipuk adalah orang baik dan bijaksana,” kata Michael.

Guna menata sinergitas dan hubungan harmonis, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, juga berharap adanya komunikasi aktif antara Bupati dan jajaran wakil rakyat. Diyakini, ketika ikatan silaturahmi terjalin baik, maka seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal.

“Selama ini belum ada komunikasi antara bupati dan dewan. Kedepan kami harap ada hubungan yang harmonis agar program-program bisa berjalan maksimal,” ungkap pemilik tempat wisata Alam Indah Lestari (AIL), Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi ini.

BACA JUGA: DPRD Banyuwangi Tagih Eksekutif Terkait Nasib Ratusan eks-THL

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi, melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyatakan bahwa pemutusan kontrak 331 orang THL berdasarkan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Dengan kata lain, tidak ada pemecatan atau pemberhentian THL.

Yang ada adalah monitoring dan evaluasi serta penataan THL secara komprehensif sesuai Anjab dan ABK, sehingga ada effisiensi dan efektifitas kinerja.

Dijelaskan, jumlah kebutuhan pegawai Pemkab Banyuwangi, berdasarkan Anjab dan ABK di luar guru, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta THL sekitar 7.313 pegawai. Sementara jumlah pegawai di Pemkab Banyuwangi saat ini adalah 7.902 pegawai. Mereka terdiri dari 3891 THL, 114 PPPK, dan 3.897 PNS. Artinya, ada kelebihan pegawai sekitar 589 pegawai.

“Atas dasar tersebut kami berusaha untuk melakukan rasionalisasi pegawai THL disesuaikan dengan Anjab dan ABK. Jika berdasarkan pada hasil ANJAB dan ABK, jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai kurang lebih  500 pegawai lebih. Namun baru dirasionalisasi kurang lebih 300 pegawai,” ucap Kepala BKPP Banyuwangi, Nafiul Huda. (ozi/lna)

- Advertisement -spot_img
Nusa Magz Edisi 46

BERITA POPULAR

- Advertisement -spot_img

BERITA KHUSUS

@nusadaily.com

Akhir-akhir ini Kota Malang panas banget nih, ngadem dulu yuk🍦🍦 ##tiktoktaiment

♬ Happy Ukulele - VensAdamsAudio

LIFESTYLE

Bali

Kabar Gembira, Kawasan Wisata GWK Cultural Park Buka Kembali

0
NUSADAILY.COM - BADUNG - Kawasan pariwisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di Kabupaten Badung, Bali, buka kembali untuk kunjungan bagi wisatawan setelah ditutup sejak bulan...