Senin, September 26, 2022
BerandaNewsPolitikDPD RI Dorong Pemkot Surabaya Percepat Sertifikasi Aset

DPD RI Dorong Pemkot Surabaya Percepat Sertifikasi Aset

BERITALOKA.COM – JAKARTA – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap dan mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya dapat mempercepat proses sertifikasi terhadap 2.792 aset miliknya. LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya diterima di Jakarta Minggu, menyebutkan sertifikasi aset merupakan bentuk pengamanan hukum sehingga bisa menghindari permasalahan sengketa. 

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

“Aset pemkot atau daerah penting diamankan, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Sehingga potensi-potensi penguasaan aset pemerintah oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab tidak terjadi,” kata LaNyalla. 

BACA JUGA: Lebih dari 2000 Aset Pemkab Sidoarjo Belum Bersertifikat, Dewan: Kerja BPKAD Lemah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah, ada tiga bentuk pengamanan aset, yakni, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. “Selain Pemkot, BPN juga harus aktif dan responsif.

Karena proses sertifikasi itu diajukan oleh pemkot dan selanjutnya ada di BPN,” tuturnya. 

Menurut LaNyalla sertifikasi aset juga berguna untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset. “Sangat rawan kalau aset-aset pemerintah belum bersertifikat. Bisa-bisa aset tersebut disalahgunakan, bahkan bisa terlepas jika ada klaim dari pihak lain,” ucapnya. 

Aset dalam bentuk tanah menurut dia sangat strategis. Nilainya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. “Makanya dengan aset yang legal, pemda pun akan lebih leluasa mengelola tanah tersebut dengan maksimal,” kata dia. 

BACA JUGA: Ketua DPD RI Minta TNI AL Perkuat Sistem Keamanan Laut

LaNyalla meminta kepada pemda-pemda untuk membuat database aset tanah mereka. Karena, menurut dia dengan aset yang terdata dan terjaga dengan baik membuat pemda akan mudah dalam mengatur pemanfaatan dan mengamankan tanah negara sesuai peruntukannya. 

Diketahui Pemkot Surabaya baru mensertifikasi sebanyak 1.643 aset. Sisanya sekitar 2.792 aset masih belum bersertifikat.(int7)

BERITA KHUSUS

Unipma Lakukan Pengabdian Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Digitalisasi Pasar Desa Klumutan Saradan Madiun

NUSADAILY.COM – MADIUN - Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan....

BERITA TERBARU

Kronologi Kecelakaan Calya Tabrak Truk Boks Hingga 2 Penumpang Tewas

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Mobil Calya terbalik hingga menyebabkan dua orang penumpang meninggal dunia di Tol JORR Km 5+800. Kecelakaan itu berawal saat mobil...

BERITALOKA.COM - JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap dan mendorong agar Pemerintah Kota Surabaya dapat mempercepat proses sertifikasi terhadap 2.792 aset miliknya. LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya diterima di Jakarta Minggu, menyebutkan sertifikasi aset merupakan bentuk pengamanan hukum sehingga bisa menghindari permasalahan sengketa. 

"Aset pemkot atau daerah penting diamankan, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Sehingga potensi-potensi penguasaan aset pemerintah oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab tidak terjadi," kata LaNyalla. 

BACA JUGA: Lebih dari 2000 Aset Pemkab Sidoarjo Belum Bersertifikat, Dewan: Kerja BPKAD Lemah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang milik daerah, ada tiga bentuk pengamanan aset, yakni, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. "Selain Pemkot, BPN juga harus aktif dan responsif.

Karena proses sertifikasi itu diajukan oleh pemkot dan selanjutnya ada di BPN," tuturnya. 

Menurut LaNyalla sertifikasi aset juga berguna untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset. "Sangat rawan kalau aset-aset pemerintah belum bersertifikat. Bisa-bisa aset tersebut disalahgunakan, bahkan bisa terlepas jika ada klaim dari pihak lain," ucapnya. 

Aset dalam bentuk tanah menurut dia sangat strategis. Nilainya akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. "Makanya dengan aset yang legal, pemda pun akan lebih leluasa mengelola tanah tersebut dengan maksimal," kata dia. 

BACA JUGA: Ketua DPD RI Minta TNI AL Perkuat Sistem Keamanan Laut

LaNyalla meminta kepada pemda-pemda untuk membuat database aset tanah mereka. Karena, menurut dia dengan aset yang terdata dan terjaga dengan baik membuat pemda akan mudah dalam mengatur pemanfaatan dan mengamankan tanah negara sesuai peruntukannya. 

Diketahui Pemkot Surabaya baru mensertifikasi sebanyak 1.643 aset. Sisanya sekitar 2.792 aset masih belum bersertifikat.(int7)