Mahfud MD Tunjuk Rektor Unidha Malang Jadi Pelaksana Tugas Ketua APHTN-HAN

  • Whatsapp
spbe wujudkan tata kelola efektif
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.(Ist)
banner 468x60

JAKARTA -Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang saat ini dipimpin Prof Mahfud MD memutuskan menunjuk Prof Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang sebagai Pelaksana Tugas Ketua APHTN-HAN.

Jabatan itu sampai diselenggarakannya musyawarah yang akan datang. Mahfud MD dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, menjelaskan penunjukan itu melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual yang digelar pada 7 November 2020.

Bacaan Lainnya

Hal itu dilakukan oleh APHTN-HAN setelah Ketua Umum definitif Mahfud MD meminta agar ditunjuk pengemudi asosiasi setelah dirinya menjadi Menko Polhukam Republik Indonesia. Mahfud MD mengatakan APHTN-HAN maupun Menko Polhukam harus profesional.

Menurut dia, profesionalitas APHTN-HAN harus tampil dalam menyatakan pandangan yang ilmiah-objektif, sesuai dengan prinsip kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

APHTN-HAN, kata Mahfud, harus tegas menyatakan pemihakan terhadap kebenaran ilmiah dan kepentingan rakyat. Tetapi profesionalisme bagi menteri adalah melaksanakan pilihan kebijakan yang telah diputuskan oleh kabinet. 

“Di sini bisa ada conflict of interest, saya khawatir profesionalisme APHTN-HAN terhambat dan rikuh untuk menyampaikan sikap dan aspirasi jika ketuanya masih dijabat oleh menteri. Makanya saya minta APHTN-HAN dipimpin oleh yang lain saja,” kata Mahfud MD yang menjadi Ketua Umum APHTN-HAN sejak tahun 2015.

 Profesor Suko Wiyono selama ini adalah Wakil Ketua Umum dalam kepengurusan yang dipimpin oleh Mahfud. Suko adalah guru besar hukum tata negara di Universitas Negeri Malang dan rektor Universitas Wisnu Wardhana Malang. 

Selain menunjuk pelaksana tugas ketua, Rakornas APHTN-HAN juga menunjuk Ketua Steering Committe Munas APHTN yang akan datang yakni Prof Susi Dwi Harijanti, guru besar hukum tata negara Universitas Padjajaran.(aka)